Direktur Keuangan PLN, Sarwono Sudarto (tengah), memperlihatkan dokumen perjanjian pembiayaan untuk pembangunan pembangkit listrik PLN yang baru saja ditandatangani.

Jakarta, Petrominer – Pada penghujung tahun 2019, PT PLN (Persero) kembali mendapatkan kepercayaan dari Lembaga Keuangan Bank Nasional melalui pinjaman kredit sindikasi senilai Rp 7,917 triliun. Pinjaman ini rencananya akan digunakan untuk mengamankan pendanaan dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35.000 megawatt (MW).

Direktur Keuangan PLN, Sarwono Sudarto, menjelaskan bahwa pembiayaan investasi dengan jaminan Pemerintah itu untuk pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dengan total plafond Rp 7,91 triliun dalam jangka waktu 10 tahun. Ada dua skema yang digunakan, yakni konvensional dan syariah. Pinjaman skema konvensional sebear Rp 5,07 triliun, sementara skema syariah sebesar Rp 2,84 triliun.

Penandatangann perjanjian pembiayaan itu dilakukan di Kantor Pusat PLN, Rabu (18/12).

Menurut Sarwono, skema penjaminan Pemerintah ini akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan sekaligus menurunkan cost of fund pinjaman, karena risiko pembiayaan dari pihak perbankan menjadi lebih rendah. Selain itu, pinjaman ini juga meningkatkan portofolio Rupiah pada pinjaman PLN, serta memperbesar kemampuan perbankan nasional dalam mendanai pembangunan infrastruktur (karena pembiayaan ini tidak dihitung dalam BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit).

Pembiayaan dengan skema syariah dengan jaminan Pemerintah ini merupakan yang pertama kali. Ini menjadi bukti nyata peran PLN serta wujud dukungan yang sangat besar dari Perbankan Syariah dan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk mendukung penyelesaian Program 35.000 MW sekaligus pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

Pembiayaan syariah diperoleh dari sindikasi PT Bank Mandiri Syariah (BSM) yang bertindak selaku agen sindikasi, PT Bank BNI Syariah (BNIS), PT Bank BRI Syariah (BRIS) dan PT Bank Permata – Unit Usaha Syariah (Bank Permata UUS). Sementara pinjaman dengan skema konvensional diperoleh dari sindikasi PT Bank Negara Indonesia,Tbk (BNI) yang bertindak selaku agen sindikasi, PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) dan PT Bank Mandiri, Tbk (Bank Mandiri).

Pembiayaan dengan skema syariah akan digunakan untuk mendanai pembangunan satu proyek PLTU dan tiga proyek PLTMG, yakni PLTU Lombok FTP 2 (100 MW), PLTMG Sumbagut 2 Peaker (250 MW), PLTMG Bangkanai 2 (140 MW) dan PLTMG Lombok Peaker (130-150 MW).

Sementara pendanaan dengan skema konvensional akan digunakan untuk mendanai pembangunan satu proyek PLTU dan 10 proyek PLTMG, yakni PLTU Sulawesi Selatan–Barru (100 MW), PLTMG Kupang Peaker (40 MW), PLTMG Nias (25 MW), PLTMG Luwuk (40 MW), PLTMG Nunukan (10 MW), PLTMG Waingapu (10 MW), PLTMG Alor (10 MW), PLTMG Namlea (10 MW), PLTMG Dobo (10 MW), PLTMG Saumlaki (10 MW), dan PLTMG Serui (10 MW).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here