Founder ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, dan Anggota Komisi VII DRP RI, Kardaya Warnika, dalam acara “Dialog Interaktif Menuju Kemandirian Energi Nasional; Menimbang Pelibatan Mitra Asing dalam Mengelola Blok yang Diserahkan ke Pertamina,” Selasa (10/4).

Jakarta, Petrominer – Keputusan Pemerintah dalam menetapkan komposisi participating interest (PI) dan mitra PT Pertamina (Persero) dalam mengelola Blok Tuban kembali dipertanyakan. Pertamina seharusnya diberi kebebasan untuk menentukan mitranya dalam mengelola blok minyak dan gas bumi di Jawa Timur itu.

Menurut Anggota Komisi VII DRP RI, Kardaya Warnika, seharusnya komposisi PI Blok Tuban pasca terminasi 28 Pebruari 2018 ditetapkan oleh Pertamina, bukan oleh Pemerintah. Begitu pula penentuan calon mitranya, harus disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan oleh badan usaha milik negara (BUMN) tersebut.

Kardaya menyoroti mitra Pertamina dalam pengelolaan Blok Tuban, yang baru saja habis masa kontrak operator sebelumnya, yakni Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ). Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 2881/13/DJM.E/2018 tertanggal 15 Maret 2018, Pertamina telah ditetapkan sebagai pengelola migas tersebut. Namun sayangnya, komposisi PI dan mitra Pertamina di blok migas itu juga ditentukan oleh Pemerintah. Yakni, Pertamina akan memiliki 78,75 persen (sekaligus sebagai operator), mitra lama (PetroChina) jika berminat akan mendapatkan 11,25 persen, dan BUMD mendapatkan 10 persen.

Penetapan mitra kerja inilah yang dikritisi. Kardaya menduga campur tangan tersebut dilakukan karena sudah ada kasus serupa sebelumnya. Meski menyerahkan blok migas yang sudah habis masa kontraknya ke Pertamina, namun Pemerintah dianggap masih setengah hati melakukannya.

“Dalam penentuan mitra kerja, sebelumnya sudah ada preseden di Blok Mahakam. Untuk blok yang kecil saja direcokin Pemerintah (dalam menentukan mitra), bagaimana kalau blok yang besar,” tegas Kardaya, Selasa (10/4).

Hal senada juga disampaikan oleh Founder ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto. Menurutnya, posisi Pertamina sama dengan kontraktor kontrak minyak dan gas bumi lainnya. Tidak hanya itu, Pertamina harusnya diberikan hak khusus, bahkan karena sebagai BUMN harusnya diberi total kepemilikan saham 100 persen.

“Aturan tentang status Pertamina dan juga hak khusus yang harus diberikan sudah jelas. Pun demikian ketika sebuah kontrak berakhir, secara aturan, Pertamina mengajukan permohonan kemudian di-review dan disetujui atau tidak oleh Pemerintah,” katanya.

Kekisruhan dalam blok terminasi, karena ada aturan yang dicampuraduk. Ini diawali dengan penugasan kepada Pertamina. Padahal, tidak ada ketentuan penugasan.

“Penugasan berdasarkan apa. Jika ingin diserahkan, harus jelas prosedurnya. Jangan sampai penugasan kepada Pertamina, hanya ingin agar skema gross split berjalan. Kalau aturan tidak dipegang, tunggulah kehancuran. Istilah penugasan tidak ada rujukan dasar hukumnya. Harusnya melalui prosedur seasuai ketentuan perundangan,” tegas Pri Agung.

Dukungan terhadap Pertamina juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan. Malahan, Mamit menegaskan bahwa Pemerintah seharusnya memberikan kepercayaan kepada Pertamina untuk mengambil seluruh blok terminasi. Jika kemudian Pertamina membutuhkan mitra atau tidak, bergantung pada kebijakan manajemen Pertamina.

“Dalam menentukan mitra, Pertamina harusnya menggandeng mitra atau badan usaha yang mempunyai semangat yang sama tanpa ada intervensi. Pemerintah harus berikan kepercayaan kepada Pertamina tanpa ada intervensi siapa pun. Biarkan Pertamina menentukan partner,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here