Sejumlah pekerja pengisian tabung gas elpiji 3 Kg di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) Area pengisian tabung gas elpiji 3 Kg di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) Depot LPG PT. Pertamina (Persero), Tanjung Priok, Jakarta Utara. (Petrominer/ Fachry Latief)

Yogyakarta, Petrominer – PT Pertamina (Persero) kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga distribusi LPG di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menjelang Hari Idul Adha, Pertamina memberikan extra dropping atau tambahan fakultatif sampai 200 ribuan tabung.

Khusus bulan Agustus 2019, Pertamina MOR IV Jateng DIY telah menyiapkan tambahan hingga 7,58 persen atau setara dengan 235 ribu tabung. Rata-rata pasokan bulanan LPG 3 kg di wilayah DIY sebesar 3,1 juta tabung per bulan.

“Setiap bulan rata-rata penyaluran LPG 3 kg untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah 3,1 juta tabung, dan kami telah siapkan tambahan fakultatif sesuai dengan kebutuhan,” ujar Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR IV, Andar Titi Lestari, Kamis (8/8).

Pasokan tambahan ini disampaikan untuk membantah pernyataan Kepala Seksi Distribusi dan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul beberapa waktu lalu, yang menyatakan bahwa komoditas gas melon sulit didapatkan. Pernyataan itu dilontarkan setelah dilakukan pengecekan ke beberapa agen dan pengecer di wilayah Bantul.

“Dapat kami sampaikan bahwa pernyataan Kepala Seksi Distribusi dan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah tidak tepat,” tegas Andar.

Dia menjelaskan, rata-rata bulanan distribusi LPG 3 kg ke Kabupaten Bantul tidak kurang dari 800 ribuan tabung. Malahan, sejak Juli 2019, Pertamina sudah menambahkan 20.000 tabung dan khusus Agustus 2019 telah siapkan penambahan atau extra droping penyaluran sebanyak 82.840 tabung atau 10 persen lebih banyak dari rata-rata bulanan normalnya.

“Khusus untuk Kabupten Bantul, Pertamina telah menyiapkan tambahan 10 persen atau setara 82.840 tabung selama bulan Agustus 2019. Sehingga sudah dipastikan bahwa Pertamina tidak pernah melakukan pengurangan penyaluran,” paparnya.

Sesuai dengan UU No 26 Tahun 2009 tentang LPG 3 kg, disebutkan bahwa fungsi pengawasan Pertamina sebagai badan usaha yang ditunjuk untuk menyalurkan LPG bersubsidi adalah mulai dari Agen hingga Pangkalan. Artinya titik point terakhir pendistribusian adalah di pangkalan, bukan di pengecer.

“Pengecer tidak berada dalam pengawasan Pertamina, sehingga Pertamina tidak dapat memberikan sanksi ke pihak pengecer. Akan berbeda jika ditemukan pangkalan yang melakukan kecurangan seperti menaikan harga Harga Eceran Tertinggi (HET), menjual ke industri, atau menjual ke pengecer dalam jumlah banyak. “Kami akan berikan sanksi dan paling tinggi sanksi yang diberikan adalah Pemutusan Hubungan Usaha (PHU),” ungkap Andar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here