Jakarta, Petrominer – Subholding Gas sebagai bagian dari Holding Migas Nasional PT Pertamina (Persero) memiliki andil besar dalam upaya mencapai bauran energi nasional dan memberikan multiplier effect terhadap kesejahteraan masyarakat.
Peran tersebut secara berkesinambungan dilaksanakan dalam berbagai terobosan. Salah satunya partisipasi PT Pertamina Gas (Pertagas) selaku bagian dari Subholding Gas dalam program Program 500 megawatt (MW) Maluku dan Program Pengembangan Tenaga Kerja Nasional Daerah (TKND) Maluku.
Partisipasi tersebut dituangkan dalam sebuah kesepakatan (MoU) tentang Rencana Kerjasama Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi di Provinsi Maluku. Ditandatangani oleh Direktur Utama Pertagas, Wiko Migantoro dan Direktur Utama PT Maluku Energi Abadi (Perseroda), Musalam Latuconsina, Selasa (30/3).
Program 500 MW Maluku diluncurkan untuk mendukung program kerja Kementerian ESDM dan SKK Migas dalam menyedikan akses dan pasokan energi yang cukup untuk masyarakat Maluku. Program ini juga mendorong percepatan pencapaian target produksi 1 BOPD dan 12 MMSCFD gas di tahun 2030, melalui dukungan terhadap percepatan pengembangan infrastruktur gas di Pulau Seram, Maluku.
Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN), Suko Hartono menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku atas kepercayaannya terhadap Pertamina Group untuk mendukung program gasifikasi pembangkit di Provinsi Maluku.
“Kerjasama ini sejalan dengan visi dari Subholding Gas Pertamina, yaitu memaksimalkan gas dalam journey transisi energy yang berkelanjutan, serta menjadi sumbangsih Pertamina Group dalam memeratakan pembangunan infrastruktur energi khususnya gas alam di Provinsi Maluku,” ujar Suko.
Gubernur Maluku, Murad Ismail, menyatakan optimis dengan diluncurkannya program 500 MW ini. Selain akan menjadikan Maluku sebagai negeri yang terang benderang, program ini juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi secara kongkrit kepada seluruh masyarakat Maluku, sehingga akhirnya Maluku terlepas dari kemiskinan.
Pengembangan gas ditargetkan akan memberikan solusi di bidang ketenagalistrikan dengan menyediakan suplai gas untuk PLTMG milik PLN yang sampai saat ini masih menggunakan high speed diesel, karena belum mendapatkan pasokan gas.
“Pemanfaatan gas bumi nasional akan mendorong efisiensi produksi energi listrik, yang secara nyata akan mampu menjadi pendorong perekonomian Provinsi Maluku dengan ketersediaan energi listrik yang bersaing dan berkelanjutan,” ungkap Murad Ismail.
Sementara Musalam menjelaskan bahwa potensi gas Blok Seram Non Bula diyakini dapat mendukung pasokan gas untuk proyek strategis Lumbung Ikan Nasional. Tidak hanya itu, potensi ini juga bisa memasok pembangkit eksisting dan baru di Provinsi Maluku dan sekitarnya sesuai RUPTL 2018-2028, yang menurutnya setara dengan total kapasitas 500 MW dengan total nilai investasi sebesar Rp 12 triliun.
Menurutnya, isu utama dari rencana pengelolaan potensi tersebut adalah keberpihakan Pemerintah kepada Daerah. Apalagi, program ini diharapkan mampu menciptakan pasar gas Maluku yang bersumber dari lapangan gas di Maluku, sehingga slogan circular economy di Maluku “dari katong par katong” dapat diwujudkan.
“Bidang energi sangat membutuhkan kecukupan SDM, barang, dan jasa, apabila direspon sinergis antara BUMD, Pengembangan dan Mitra Stretegis maka dapat memberdayakan asset daerah khususnya menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyatakat di Provinsi Maluku dan sekitarnya,” ujar Musalam.
Keberadaan proyek strategis di bidang energi di Maluku seperti Blok Masela, Blok Non Bula dan 500 MW Maluku ini juga mendorong diluncurkannya Program Pengembangan Tenaga Kerja Daerah Maluku (Maluku TKND Development Program).
Selain bidang energy, Program TKND Maluku juga berpeluang besar menggerakkan aset daerah Maluku lainnya yaitu bidang Perikanan (Maluku Lumbung Ikan Nasional), dan bidang Pariwisata (Banda Neira).
Tinggalkan Balasan