Anggota Komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar.

Jakarta, Petrominer – Anggota Komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar, mendukung program PT Pertamina (Persero) mengeluarkan kartu subsidi untuk penyaluran LPG PSO (subsidi) agar tepat sasaran. Apalagi, LPG ukuran tabung 3 kg tersebut hingga kini menjadi paling banyak dicari masyarakat.

“Saya melihat keberadaan gas elpiji di masyarakat kini seperti pepatah ‘laris manis tanjung kimpul, habis manis duit kumpul’,” ungkap Gunhar dalam dalam Rapat dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR bersama Direksi Pertamina, Selasa (9/2).

Menurutnya, penyaluran LPG 3 kg seharusnya ditujukan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan seperti masyarakat miskin. Namun persoalan LPG subsidi ini bukan lagi tentang harga, melainkan barang yang dikimersilkan.

Kondisi ini, tegas Gunhar, ditemukan di Sumatera Selatan yang merupakan daerah pemilihan (dapil)-nya. Karena itulah, dia menyatakan sangat mendukung upaya Pertamina untuk memberlakukan pembelian LPG 3 kg dengan kartu kendali atau kartu subsidi.

“Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, pak Mas’ud (Direktur Pemasaran Retail Pertamina) pernah mengeluarkan kartu subsidi ya? Nah ini menurut saya sangat bagus pak. Jadi, yang menerima subsidi elpiji PSO 3 kg ini harus memiliki kartu,” ucapnya.

Malahan, Politisi PDI-Perjuangan ini menyebutkan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG subsidi yang seharusnya berkisar Rp 17 ribu melambung hingga Rp 25 ribu di dapilnya. Hal itu mengindikasikan bahwa permasalahan gas tabung 3 kg ini bukan lagi tentang harga, melainkan dalam penyaluran barang tersebut yang masih belum tepat sasaran.

“Pak Mas’ud, pengguna elpiji PSO (subsidi) 3 kg ini kalau di dapil saya, rata-rata seluruh penduduk desa jadi penyaluran subsidi LPG PSO 3 kg ini, dari agen ke pangkalan terus ke pengecer, itu laris manis tanjung kimpul, habis manis duit kumpul. Bukan lagi persoalan harga yang di sini saya baca sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2020 itu ada gap Rp 5.368 per kg,” ungkap Gunhar.

Lebih lanjut, Politisi Dapil Sumatera Selatan II ini menegaskan bahwa penyaluran yang belum tepat sasaran tersebut disebabkan regulasi terkait penyaluran gas masih belum jelas. Contohnya, belum ada kejelasan untuk penghitungan kuota di tiap kabupatennya dan minimnya marketing operasional gas subsidi. Selain itu, ditemukan pula proses pendaftaran penyalur yang dilakukan secara online seringkali mengalami down dan berujung kegagalan dalam mendaftar.

Tidak hanya itu, Gunhar juga menambahkan bahwa penggunaan tabung LPG 3 kg saat ini sudah menjadi primadona. Gas subsidi ini tidak hanya digunakan para pelaku UKM, melainkan juga di berbagai rumah makan besar. Karena itulah, dia berharap rencana penggunaan kartu subsidi tersebut dapat direalisasikan secara menyeluruh.

“Sekali lagi ya, Pak Mas’ud, kalau dilaksanakan kartu penerima subsidi elpiji PSO 3 kg menyeluruh, nah ini sama dengan kartunya Pak Jokowi, itu lebih tepat seperti itu,” tegasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here