Jakarta, Petrominer – Dorongan pembiayaan hijau oleh perbankan nasional dianggap belum cukup jika tidak diimbangi oleh upaya dekarbonisasi. Di antaranya dengan menyetop pembiayaan untuk industri batubara. Gerakan #BersihkanBankmu mendorong perbankan untuk segera membersihkan portofolionya dari batubara, karena merupakan industri penghasil emisi yang berkontribusi besar pada krisis iklim.

Senior Analyst Climate Policy Initiative, Luthfyana Larasati, menjelaskan bahwa bank-bank BUMN sebenarnya telah menjadi bagian dari pendorong sustainable finance. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, terdapat 12 kategori kegiatan usaha berkelanjutan, di mana 11 kegiatan masuk dalam kriteria hijau dan 1 masuk dalam kriteria sosial yaitu pendanaan UMKM.

Ke-11 kegiatan yang masuk dalam aspek sustainability adalah energi terbarukan, efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi, pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan serta konservasi keanekaragaman hayati darat dan air. Selanjutnya, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan, bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi secara nasional, regional atau internasional.

Namun, temuan analisis Climate Policy Initiative mengungkap bahwa dalam periode tahun 2019-2021, ternyata porsi yang benar-benar untuk pendanaan hijau oleh perbankan hanya 27 persen. Sedangkan mayoritas diberikan untuk kegiatan sosial UMKM. Dengan kata lain, banyak bank yang mengklaim telah memberikan pendanaan hijau, padahal dari total yang diberikan, lebih banyak porsi pendanaan kegiatan sosial dan UMKM.

“Harapan kita tentunya tidak terdapat loophole seperti ini,” ujar Luthfyana dalam webinar Bank Nasional dan Krisis Iklim: Membedah Komitmen Pembiayaan Hijau BRI dan BNI yang diselenggarakan oleh #BersihkanBankmu, Senin (13/6).

Selain itu, OJK juga telah menerbitkan Taksonomi Hijau (Green Taxonomy), di mana terdapat 919 sektor yang telah dikonfirmasi oleh kementerian terkait. Namun, Green Taxonomy diketahui memiliki pembagian kategori yaitu hijau (tidak merusak lingkungan), kuning (perlu ditinjau lebih lanjut) dan merah.

“Sayangnya, dalam kategori kuning disebutkan terdapat clean coal, yang artinya masih boleh didanai oleh bank meski dengan melakukan penilaian lebih tinggi,” ungkapnya.

Menurut Luthfyana, publik harus sadar bahwa mereka bisa memberi mandat saat menaruh uang ke bank. Mereka juga bisa mendorong Bank untuk mendanai sektor yang lebih hijau. Namun inisiatif dari masing-masing bank belum ambisius jika belum ada mandat dari regulator (OJK), sehingga OJK juga perlu menaikan standar tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti Trend Asia, Andri Prasetiyo, mengungkapkan bahwa sektor perbankan harus menerjemahkan terminologi coal-phase out dengan tepat. Idealnya, upaya ini tidak semata untuk berhenti mendanai proyek-proyek PLTU batubara, namun juga menyasar pada hulu pertambangan hingga produk turunan pemanfaatan batubara lain seperti gasifikasi batubara.

“Ke depan, bank yang tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas dan tegas pada isu krisis iklim (kebijakan maupun praktik) akan berpotensi besar untuk ditinggalkan. Di mana, nasabah akan beralih ke bank-bank yang dinilai memiliki orientasi lingkungan dan iklim yang lebih baik,” ujar Andi.

Menurutnya, orang sudah terlanjur mengapresiasi bank yang berkomitmen untuk tidak lagi mendanai proyek batubara, seperti BRI. Namun, ongkos sosialnya terlalu besar jika pernyataan itu tidak dilaksanakan.

“Ketika komitmen muncul, bank harusnya sudah berfikir secara kalkulatif proyek-proyek mana yang tidak sesuai dengan komitmen tersebut. Oleh karena itu, seharusnya BRI segera menerjemahkan komitmen penghentian pembiayaan batubara dan minyak bumi, menjadi kebijakan internal perseroan dalam hal pemberian kredit,” tegas Andi.

Seperti diberitakan sebelumnya, BRI melalui CEO-nya Sunarso menyatakan tidak akan lagi membiayai batubara dan minyak bumi. Hal itu disampaikan Sunarso di sela-sela kunjungannya dalam World Economic Forum di Davos, Swiss, beberapa waktu lalu. Pernyataan ini membuat BRI menjadi bank nasional pertama yang secara terbuka dan eksplisit ingin mengambil langkah penghentian pendanaan atas batubara.

Asia Managing Director 350org, Sisilia Nurmala Dewi, mengatakan ketika sebuah entitas korporasi menyatakan mendukung Komitmen Paris dan mitigasi perubahan iklim, maka mereka harus taat pada ukuran emisi. Namun, jika dilihat dari laporan resminya, belum ada langkah yang spesifik bagi bank seperti BNI untuk meninggalkan energi kotor.

“Mereka tidak ada yang secara khusus bicara soal emisi Gas Rumah Kaca (GRK). BNI seharusnya tidak hanya meningkatkan portofolio hijaunya, tetapi juga betul-betul meninggalkan pendanaan energi kotor batubara,” ujar Sisil.

Dia menyebutkan bahwa BNI memang akan meluncurkan green bond senilai Rp 5 triliun. Namun ironisnya, di saat yang bersamaan BNI juga masih mendanai batubara.

“Meskipun telah didorong nasabah muda melalui petisi untuk menyatakan berhenti mendanai batubara, BNI masih belum tampak memulai langkah kebijakan penyelamatan iklim tersebut,” ungkap Sisil.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here