Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) Muaralaboh di Solok Selatan, Sumatera Barat. (Supreme Energy)

Jakarta, Petrominer – Para pelaku usaha industri energi baru dan terbarukan (EBT) menyambut baik rencana Pemerintah untuk merevisi lagi kebijakan harga listrik dari EBT. Kebijakan baru ini diharapkan bisa lebih mendorong pengembangan potensi EBT di Indonesia.

Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API), Prijandaru Effendi, menyatakan pihaknya menyambut gembira rencana itu. Pemerintah memang seharusnya turun tangan secara total. Apalagi sejak dulu, masalah kesenjangan harga tidak pernah ada titik temunya.

“Kami menyambut gembira rencana tersebut. Pemerintah memang harus turun tangan secara total dalam menjembatani kesenjangan tersebut,” ujar Prijandaru, Jum’at (15/11).

Sebelumnya, dalam seminar Indo EBTKE Conex 2019 di Jakarta pekan lalu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), F.X Sutijastoto menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang memperbaiki kebijakan harga listrik dari EBT. Kebijakan baru dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) tersebut direncanakan sudah bisa diteken awal tahun 2020.

Menurut Dirjen EBTKE, kebijakan harga baru tersebut dimaksudkan untuk memastikan percepatan pengembangan EBT berjalan dengan baik, khususnya guna mengurangi neraca perdagangan yang defisit. Apalagi, kebijakan energi ke depan akan berlandaskan pada tiga pilar, yaitu energy equity, environmental sustainability, dan energy security.

Atas dasar itulah, tegas Prijandaru, Pemerintah harus turun tangan secara total dalam menjembatani kesenjangan harga listrik dari EBT. Dengan begitu, ada titik temu dalam masalah harga listrik antara PT PLN (Persero) dengan pengembang tenaga listrik.

Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API), Prijandaru Effendi. (SP)

“Tidak bisa diperlakukan dalam hubungan business to business (B2B) antara PT PLN (Persero) dengan pengembang lagi. Pasalnya, kedepannya nanti yang akan menikmati energi bersih adalah masyarakat. Bagaimana pun juga, kami paham dalam menentukan harga beli, PLN punya undang-undang sendiri,” ujarnya.

Menurut Prijandaru, sejak awal ikut berkontribusi dalam pengembangan industri EBT di tanah air, kendala pokok yang dihadapi para pengembang listrik panas bumi adalah masalah harga yang tidak pernah mendapatkan titik temu. Pasalnya, harga keekonomian proyek panas bumi yang dihitung para pengembang selalu ada di atas daya beli PLN, yang diukur berdasarkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik.

“Masalahnya klise dari dulu. Bagaimanapun pengembang wajib untung dan mendapat margin dari harga proyek. Sementara PLN untuk menentukan harga juga punya undang-undang sendiri dan mereka juga diwajibkan mendapat untung dari pemerintah,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Surya Darma. Dia mengapresiasi rencana pemerintah untuk segera merevisi kebijakan harga EBT.

Surya Darma menyatakan sangat mendukung peninjauan kembali (PK) pengaturan pembelian tenaga listrik dari EBT yang telah ditetapkan pemerintah paling tinggi 85 persen dari BPP di sistem ketenagalistrikan setempat. Selain itu, dia juga mendukung pemberlakukan sistem tarif tetap, bukan negosiasi seperti yang selama ini berlaku dan dinilai memberatkan PLN.

“Masalah harga merupakan salah satu tantangan pengembangan EBT yang harus kita pecahkan. Penetapan skema 85 persen dari BPP sangat tidak fair. Dan dengan pola negosiasi, kita tidak tahu kapan itu bisa terjadi. Jadi kami maklum kalau PLN tidak mau dengan kedua pola tersebut,” paparnya.

Surya Darma juga memberikan apresiasi atas dukungan Komisi VII DPR RI yang telah menyatakan akan konsisten melakukan review terhadap regulasi-regulasi yang ditetapkan pemerintah, demi mendukung lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Terbarukan yang telah masuk Prolegnas tahun 2019 ini.

Dia juga berharap Pemerintah agar konsisten untuk tidak mengubah-ubah regulasi lagi. Pasalnya, itu akan menciptakan ketidakpastian di bidang hukum dan bisnis.

“Hal itu merupakan dukungan terhadap pengembangan energi terbarukan dan telah menyerap aspirasi dari berbagai pihak,” tegas Surya Darma.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here