PLTS Atap di Kompleks Perkantoran Bali Power Generation Unit milik PT Indonesia Power.

Jakarta, Petrominer – Institute for Essential Services Reform (IESR) berpandangan bahwa energi surya akan menjadi prime-mover pencapaian target energi terbarukan 23 persen pada tahun 2025 mendatang. Energi primer ini juga menjadi salah satu teknologi kunci untuk mendorong transisi energi.

“Energi surya praktis tersedia di semua lokasi di Indonesia. Apalagi, teknologinya yang modular, serta mudah dipasang dan dipakai berbagai kalangan,” ujar Manajer Program untuk Akses Energi Berkelanjutan IESR, Marlistya Citraningrum, Rabu (23/9).

Untuk itu, menurut Marlistya, IESR bersama-sama dengan berbagai stakeholders dan pelaku lainnya berusaha mengarusutamakan isu energi surya, khususnya teknologi PLTS Atap. Pada tahun 2017, bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), dan sembilan lembaga lainnya, dideklarasikan Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap (GNSSA) dengan target mencapai pemasangan 1 GWp PLTS Atap pada tahun 2020 (setara dengan satu juta rumah).

“Menurut analisa IESR, potensi PLTS Atap untuk bangunan rumah saja di seluruh Indonesia mencapai 655 GWp. Ini belum terhitung bangunan pemerintah, komersial, dan bangunan lainnya,” ungkapnya.

Marlistya menjelaskan, sepanjang tiga tahun terakhir setelah GNSSA dideklarasikan, isu energi surya, khususnya surya atap, telah masuk dalam diskursus energi nasional dan terdapat peningkatan minat yang signifikan pada teknologi ini, dari sektor rumah tangga, komersial, maupun industri. Pelanggan PLN pengguna PLTS Atap yang pada tahun 2017 hanya 268 pelanggan, meningkat jumlahnya hingga lebih dari 2.300 pelanggan sampai pertengahan tahun 2020 ini.

Meski demikian, paparnya, jika dilihat dari target GNSSA, masih diperlukan usaha dan perbaikan regulasi serta insentif untuk mendukung adopsi energi surya di Indonesia. Studi pasar yang dilakukan IESR di Jabodetabek, Surabaya, Jawa Tengah, dan Bali menunjukkan persepsi positif dari masyarakat, kalangan komersial, dan UMKM untuk menggunakan PLTS Atap. Namun ini perlu didukung dengan informasi yang jelas, sosialisasi yang merata, insentif dari Pemerintah, dan skema pembiayaan yang ringan.

“Pesan kunci yang perlu disampaikan pada publik juga perlu disesuaikan dengan demografi lokasi. Masyarakat di Jabodetabek misalnya, lebih memperhatikan aspek penghematan dan biaya instalasi yang terjangkau. Sedangkan masyarakat di Surabaya juga memiliki pertimbangan tentang aspek lingkungan dan kemodernan PLTS Atap,” tegas Marlistya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here