Jakarta, Petrominer – Kejahatan di sektor perbankan terus mengintai para nasabah. Salah satu kejahatan yang mengusik rasa aman para nasabah adalah skimming atau penggandaan dan pencurian data. Kejahatan yang bisa dikategorikan canggih ini bukan hanya membikin resah nasabah dan masyarakat tetapi juga mencoreng reputasi sektor perbankan Indonesia.

Skimming adalah teknik mengumpulkan informasi sebuah kartu kredit atau kartu ATM dengan cara menempatkan alat yang biasa disebut skimmer. Alat ini bertugas merekam jejak penggunaan sebuah kartu kredit atau kartu ATM. Jika alat ini dipasang di sebuah mesin ATM, otomatis semua kartu yang keluar masuk di mesin tersebut akan terekam data dan aktifitasnya.

“Apabila yang dimasukkan adalah kartu kredit, maka yang terekam data kartu kredit. Dan apabila yang dimasukkan kartu ATM, maka yang terekam kartu ATM,” ujar Pengamat Perbankan dan Dosen Tetap Ilmu Hubungan Internasional UNAS Jakarta, Hilmi R. Ibrahim, dalam acara Forum Promoter Polri 2018, Selasa (10/4).

Hilmi mengungkapkan, skimming tidak saja meresahkan dan merugikan masyarakat penggunan jasa perbankan, namun juga merusak reputasi perbankan nasional Indonesia di mata Internasional. Dengan maraknya kejadian skimming, Indonesia dapat dianggap tidak aman dan sekaligus tidak nyaman dalam melakukan transaksi perbankan.

Menurutnya, kejadian skimming yang pernah menerpa dua bank nasional beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa pihak pelaku skimming memiliki pengetahuan teknologi canggih. Aksi skimming tersebut tidak hanya menjadi ancaman sewaktu-waktu namun sudah menjadi ancaman setiap saat. Penyebabnya adalah sistem IT security yang digunakan perbankan kalah canggih dibandingan pengetahuan teknologi dari pelaku skimming.

Sebenarnya penggunaan teknologi cip sudah cukup lama diantisipasi oleh Bank Indonesia Setidaknya ada peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia seperti yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 14/2/PBI/2012 tentang National Standard Indonesian Chip Card Specification (NISCCS). Ini merupakan salah satu bentuk peningkatan pengamanan bertransaksi mengunakan ATM atau kartu kredit.

“Batas waktu yang diberikan juga cukup lama dengan sistem progres berjenjang di mana batas waku 31 Desember 2019 untuk 50 persen dari seluruh pengguna kartu ATM dan 80 persen pada akhir tahun 2020 serta 31 Desember 2021 sebagai batas akhir implemetasi penuh penggunaan cip kartu debit,” jelas Hilmi.

Sementara dari sisi regulasi, seperti yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah dalam hal ini Pemegang Regulasi Bank Indonesia nampaknya cukup lamban dalam mempercepat pemberlakuan regulasi yang terkait dengan peningkatan pengamanan kartu debit. Bank Indonesia memberi tenggat waktu 9 tahun sejak peraturan Bank Indonesia tentang NISCCS.

“Dari sisi regulasi serta jaminan keamanan penguna kartu tidak dapat diantisipasi lebih cepat,” paparnya.

Untuk menjaga reputasi Perbankan Nasional, maka penguatan regulasi menjadi penting. Oleh karena itu, batas waktu implementasi penuh penguna cip kartu debit perlu dievaluasi dan dipercepat agar kejadian serupa tidak terjadi yang justru meruntuhkan reputasi perbankan Indonesia di dunia Internasional.

Sementara itu di acara yang sama, Kombes (Pol), Daniel Tahi Monang Silitonga, memaparkan bahwa seiring perkembangan zaman, kebutuhan akan teknologi jaringan komputer pun semakin meningkat. Contohnya sebagai media penyedia informasi, kegiatan komunitas koersial, perbankan, mempermudah transaksi dengan e-banking dan m-banking, dan sebagainya. Melalui dunia internet atau cyber space dan seiring perkembangannya, menyebabkan munculnya kegiatan cybercrime seperti hacking, pencurian kartu kredit.

“Adanya cybercrime telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan dengan teknologi kompuer. Padahal umumnya kita sebagai manusia menginginkan privacy dan perasaan aman dalam mejalani hidup sehari-hari, termasuk juga dengan penggunaan internet terlebih lagi dalam hal perbankan,” kata Daniel.

Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa CyberCrime dalam kegiatan perbankan diantaranya yaitu Skimming, Carding dan Hacking aplikasi/program. Daniel pun menjabarkan beberapa kegiatan yang potensial menjadi target cybercrime dalam kegiatan perbankan, antara lain layanan pembayaran menggunakan kartu ATM/kredit pada situs-situs toko online dan layanan perbankan online (online banking).

Dijelaskan bahwa skimming adalah tindakan pencurian data informasi yang ada dalam kartu ATM/KK dengan cara memindahkan data tersebut kepada kartu kosong (white card). Modusnya memasang alat pada slot mesin ATM. Cara kerjanya pelaku mencari mesin ATM yang tidak ada penjaga keamanan dan sepi. Kebanyakan untuk pelaku berasal dari negara luar atau asing.

Menurutnya, ada solusi mengatasi Cyber Crime pada perbankan, yakni:

  • Melindungi identitas, jangan beritahukan pin ataupun saldo ataupun informasi tentang ATM anda kepada orang lain.
  • Tidak mudah menerima sms, email, ataupun telepon dari seseorang yang memberikan ataupun menanyakan informasi terbaru tentang ATM anda kecuali dari pihak yang berwenang, dan lebih memastikan lagi jikalau itu dari pihak yang berwenang.
  • Mengelola dan mengontrol penggunaan akses aktifitas internet banking, serta melindungi komputer pribadi dari serangan cybercrime.
  • Memiliki pengetahuan dan kesadaran akan menggunakan internet dengan baik, dan resiko/dampak akan dunia maya,dsb.
  • Membuat salinan dokumen pribadi jikalau terjadi pencurian data.
  • Membuat pin ATM, m-banking, e-banking yang kemungkinan orang lain tidak mengetahuinya dan mudah diingat.

Kepada pihak bank dan pihak berwenang, Daniel menyarakan pihak berwenang maupun pihak bank agar:

  • Memberikan pengetahuan dan kesadaran akan menggunakan internet dengan baik, dan mencegah resiko/dampak kejahatan akan dunia maya kepada masyarakat.
  • Mengoptimalkan UU khusus lainnya.
  • Membangun pencegahan/pertahanan anti malware di seluruh server Bank.
  • Keamanan jaringan, melindungi jaringan dari serangan, memonitor dan tes kontrol
  • keluar masuknya akses yang tidak sah dan konten berbahaya.
  • Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya.
  • Meningkatkan kerja sama antar negara dalam upaya penanganan cybercrime.
  • Membuat aplikasi unit untuk melaporkan setiap kejadian cybercrime.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here