Jakarta, Petrominer — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta serius menghadapi gugatan PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) (Inalum) di Pengadilan Pajak. Pasalnya, pengadilan merupakan solusi untuk mengakhiri konflik pajak air permukaan (PAP) yang tak kunjung usai antara Inalum dan Pemprov Sumut.

“Pemprov harus serius dan memiliki niat baik untuk menyelesaikan soal PAP ini, jangan sampai pengadilan dianggap remeh, justru ini menjadi pintu untuk menyelesaikan masalah antar dua institusi ini,” kata Pengamat Perpajakan, Yustinus Prastowo, Rabu (29/6).

Setelah terjadi sengketa berkepanjangan, kasus PAP antara Inalum dengan Pemprov Sumut akhirnya mulai disidangkan di Pengadilan Pajak Jakarta akhir Mei 2016 lalu. Namun dalam sidang perdana itu, pihak Pemrov Sumut tidak hadir, baik prinsipal maupun kuasa hukumnya meski sudah diundang secara patut oleh Pengadilan Pajak.

“Persidangan kedua pun pihak Pemprov tidak hadir, ini kan tidak gentle namanya,” kata Yustinus.

Menurutnya, di Pengadilan Pajak akan terukur sejauh mana pesoalan sengketa PAP yang memang hingga saat ini belum menemukan titik temu antara Pemprov Sumut dan Inalum.

Dia menilai menilai, kedua belah pihak sama-sama memiliki peranan penting untuk menggerakan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat Sumut. Inalum yang baru saja diambil alih dari Jepang, lalu mampu tumbuh dan berkembang secara dahsyat, sudah menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Hal ini mesti diapresiasi, bukan sebaliknya.

Yustinus juga membenarkan salah satu cara yang sedang ditempuh Inalum dengan Peraturan Gubernur Sumut soal pajak yang dinilai memberatkan adalah mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung.

“Saya kira salah satu cara menyelesaikan yang cepat ada equal treatment, enggak ada masalah kalau diuji materi ke MA, ini sudah proporsional,” jelasnya.

Hal senada juga disampai oleh pengacara dari Inalum, Acong Latif. Dia menyayangkan sikap Pemprov Sumut yang terkesan tidak peduli atas persoalan sidang PAP di Pengadilan Pajak.

“Pemprov memang terkesan acuh tak acuh, kita ini berada di negara yang menjunjung tinggi hukum, maka ketika ada masalah yang notabene sudah disidangkan, ya harus tunjukkan niat baiknya untuk menyelesaikan masalah ini di persidangan,” kata Acong.

Dia menegaskan, banyaknya isu miring terkait PAP yang digencarkan pihak Pemprov Gubsu sangat tidak dewasa menyikapi sebuah masalah. Padahal sudah jauh sebelumnya diberikan ruang untuk menyelesaikan secara hukum.

“Jadi, kita dapat menilai terhadap permasalahan ini, terutama masyarakat Indonesia bisa menilai dari sekarang bahwa selama ini Inalum adalah institusi yang taat pajak, taat aturan serta selalu mempunyai itikat baik,” tegas Acong.

Sebenarnya yang dirugikan adalah Inalum dan agar Perusahan BUMN tersebut tidak bangkrut, maka kita harus menjaga kestabilan Inalum agar terjaga pula kestabilan perekonomian negara, karena perusahaan tersebut milik Negara. Jika Inalum bangkrut, negara juga yang bangkrut.

Dia menyampaikan, Inalum saat ini sudah bayar kewajiban pajak terhadap Pemerintah Gubsu, hanya saja, pihak Gubsu minta lebih atas pembayaran pajak.

“Nah, ini agar bisa dipahami oleh masyarakat Sumatera Utara, biar tidak ada kesalahpahaman,” kata Acong.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here