Jakarta, Petrominer – Pemerintah merevisi kebijakan tentang penundaan proyek pembangkit listrik nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk tetap melanjutkan proyek pembangkit listrik nasional dengan kapasitas 10,56 Giga Watt (GW).

Sebelumnya, Kementerian ESDM berencana untuk menunda pengerjaan sejumlah proyek listrik dalam mega proyek 35 GW. Total kapasitas pembangkit listrik yang ditunda mencapai 15,2 GW. Namun, dengan adanya revisi tersebut, proyek yang ditunda menjadi hanya 4,6 GW saja.

“Pemerintah tetap akan menjalankan proyek pembangunan listrik sebesar 10,56 GW,” ujar Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andy N Sommeng, Senin (24/9).

Menurut Andy Pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan sebagian proyek yang direschedule ini karena mempertimbangkan reserve margin yang semestinya dimiliki oleh negara. “Ini dibangun untuk menjaga realibility, artinya apa, dengan adanya reserve margin 30 persen harus dijaga,” tegasnya.

Pembangkit EBT

Dari proyek 10,56 GW yang tetap dilanjutkan itu, termasuk di antaranya pembangkit yang berbasis energi baru terbarukan (EBT). Proyek-proyek listrik EBT ini tidak mungkin tidak dibangun, dengan alasan untuk meningkatkan bauran energi.

Menurut Andy, pembangkit EBT sebesar 3,51 GW akan tetap dibangun. Pengembangan potensi EBT ini tidak boleh dikorbankan. Karena itulah, Pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan.

Selain EBT dan pertimbangan cadangan pasokan listrik, Pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan pembangkit listrik yang berbasis gas. Proyek pembangkit dengan basis gas tetap perlu dijalankan sebab, hal ini terkait perjanjian jual beli gas.

“Kalau di gas kan ada kontrak take or pay kan ya. Nah kalau udah PJBG ya gak bisa ditunda lah. Kalau ditunda, kita tetap harus bayar, makanya ini perlu dilanjutkan. Contohnya, PLTGU Jawa 1,” jelasnya.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andy Noorsaman Sommeng, (Petrominer/Sony)

Meki begitu, kata Andy, proyek pembangkit sebanyak 4,6 GW yang ditunda pembangunannya bukan berarti batal dibangun. Proyek pembangkit tersebut hanya bergeser saja jadwal pengoperasiannya.

Dia menjelaskan, sebenarnya persoalan penundaan proyek bukan persoalan yang baru. Pergeseran COD memang sudah tertuang dalam RUPTL 2018-2027. Pada RPUTL 2017-2026 memang mengamanatkan pembangunan proyek sebesar 72 GW. Namun pada 2018-2027 ada pengurangan menjadi 56 GW.

Hal ini kata Andy karena adanya penurunan konsumsi listrik. Pemerintah awalnya memprediksi pertumbuhan konsumsi listrik sebesar 7 persen. Ternyata, konsusmi listrik saat ini saja kata Andy hanya 5,2 persen.

“Dari itulah, kami meng-adjust berapa kebutuhan pertumbuhan lisrtik. Tadinya kan pertumbuhan kebutuhan energi kan 1,5 kalinya, tapi ternyata elastisitasnya menurun,” ujar Andy.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here