Jakarta, Petrominer – Pemerintah Indonesia sedang mengkaji strategi pengembangan kendaraan listrik yang akan diproduksi oleh industri otomotif nasional. Langkah ini ditempuh sebagai salah satu wujud implementasi roadmap yang disusun oleh Kementerian Perindustrian dalam fokus mendorong produksi kendaraan beremisi karbon rendah (low carbon emission vehicle/LCEV), sesuai dengan tren pasar dunia saat ini yang membutuhkan kendaraan ramah lingkungan.
Demikian disampaikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat menjabarkan kinerja industri sesuai kebijakan pembangunan industri nasional sebagai bagian dari capaian tiga tahun Kabinet Kerja Joko Widodo – Jusuf Kalla, Senin (23/10).
Menurut Airlangga, Indonesia membutuhkan banyak masukan terkait langkah pengembangan platform kendaraan listrik. Bukan hanya dari segi kendaraannya, namun juga menyeluruh hingga komponen dan industri pendukungnya.
“Kami sedang mendorong penelitian penggunaan electric vehicle, bukan hanya dari segi kendaraan tetapi juga infrastruktur, mulai dari charger-nya, stasiun pengisian listrik, availability-nya, dan faktor penunjang lainnya,” paparnya didampingi seluruh pejabat eselon I dan II Kementerian Perindustrian.
Strategi tersebut, menurut Airlangga, telah dipaparkan dalam kunjungan kerjanya ke Jepang pekan lalu. Dia memberi contoh pertemuan dengan CEO Mitsubishi Motors Corporation Osamu Masuko di Tokyo, sebagai salah satu produsen otomotif terbesar di Jepang. Hasilnya, Mitsubishi Motors berkomitmen akan memberikan bantuan berupa 10 unit prototipe kendaraan listrik untuk penelitian di Indonesia.
Kendaraan Basis Listrik
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan, mengatakan, Indonesia memiliki sekitar dua ribu pemasok komponen otomotif kendaraan konvensional, yang berbasis motor bakar. Potensi ini, tegas Putu, perlu dimanfaatkan dan dikembangkan agar terintegrasi dengan produsen otomotif skala besar dalam menciptakan produk yang berualitas dan berdaya saing.
“Itu sebabnya tidak mudah untuk secara drastis melakukan perubahan dari kendaraan berbasis motor bakar menjadi kendaraan berbasis listrik (electricity vehicle). Apalagi, kebutuhan komponen untuk kendaraan berbahan listrik masih di bawah 100 unit. Ada beberapa tahapan yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari kesiapan aturan sebagai payung hukum, untuk landasan operasional kendaraan berbasis listrik,” terangnya.
Menurut Putu, pihak Kemenperin sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menetapkan standar uji laik pakai dan laik jalan, termasuk standar keamanan penggunaan baterai di dalam mobil basis listrik. Artinya bagaimana baterei tersebut bisa tahan digunakan dan tidak meledak, demikian juga dengan standar pakai kendaraan di saat hujan dan menerjang banjir.
Pemerintah mengapresiasi minat sejumlah produsen otomotif yang mulai menggunakan hybrid sebagai alternatif energi bagi produk kendaraan bermotornya. Langkah ini bisa menjadi jembatan pada penggunaan kendaraan berbasis listrik nantinya. “Bahkan di sejumlah negara, kini juga tengah diadakan penelitian menyangkut bahan bakar synthetic, dan juga penggunaan bahan bakar,” paparnya.
Putu juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah menerbitkan kebijakan mengenai pengembangan mobil dan motor berbahan bakar alternatif. Sampai tahun 2025, ditargetkan dari jumlah kendaraan bermotor produksi baru, 20 persen di antaranya sudah diisi oleh kendaraan berbahan bakar alternatif, salah satunya berbasis kendaraan listrik. Berkenaan dengan target tersebut, Kemenperin bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang membicarakan pengaturan mengenai kendaraan yang rendah emisi bahan bakarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Gaikindo, Johannes Nangoi, menuturkan perlu kebijakan yang jelas terkait pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Pasalnya, industri otomotif Indonesia masih didominasi oleh kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM).
“Industri otomotif di Indonesia 98 persen merupakan pabrikan Jepang. Terkait pengembangan kendaraan listri, kami tidak mau hanya menjadi market. Oleh karena itu, perlu investasi sehingga ke depan Indonesia bisa jadi basis produksi,” kata Johannes.
Tinggalkan Balasan