Jakarta, Petrominer – Pemerintah didesak untuk menunda rencana pembentukkan perusahaan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara yang belakangan kembali mencuat. Penundaan itu dimaksudkan agar konsep pembentukkan holding BUMN di beberapa sektor bisa sesuai dengan esensi dan tepat sasaran.

“Sebenarnya rencana holding BUMN itu bagus secara textbook atau di atas kertas. Tapi pemerintah tidak perlu tergesa-gesa. Jadi sebaiknya ditunda dulu,” ujar Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, kepada wartawan, Jum’at (6/10).

Seperti diketahui, guna merealisasikan konsep holding BUMN, Pemerintah telah merilis sejumlah landasan hukum seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Dalam beleid tersebut, wacana holding itu menyasar sejumlah BUMN yang bergerak di sektor pertambangan, minyak dan gas bumi, perbankan, pangan dan konstruksi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Rizal meminta Pemerintah berhitung secara matang terkait realisasi konsep holding BUMN. Pasalnya, masih ada sejumlah hal yang dinilai luput dari analisa pemerintah. Diantaranya menyoal upaya efektivitas dan efisiensi manajemen BUMN.

“Pembentukan holding hanya bermanfaat jika peningkatan efisiensi biaya dan adanya sinergi akibat economic of scale. Jika tidak ada penurunan biaya dan peningkatan pendapatan, pembentukan holding gagal dan tidak bermanfat,” jelasnya.

Rizal pun meminta Pemerintah agar berhati-berhati dalam mengimplementasi holding BUMN. “Jika (kegagalan) itu yang terjadi, maka pembentukan holding akan menambah birokrasi dan memperpanjang rantai pengambil keputusan, dan juga biaya. Jangan sampai saat ide Holding BUMN bersifat coba-coba dan experimental,” tegasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here