Jakarta, Petrominer – Pemerintah dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan energi listrik agar tidak terlalu berat membebani rakyat. Pemerintah diminta menghadirkan listrik dengan harga terjangkau. Pasalnya, listrik merupakan sektor vital bagi bangsa Indonesia.
“Kebutuhannya semakin besar sementara sumbernya secara konvensional terbatas. Untuk itu, Pemerintah dituntut kreatif dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan listrik yang tidak membebani rakyat terlalu berat,” ujar Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Jazuli Juwaini, dalam diskusi publik “Listrik untuk Kesejahteraan Rakyat” yang digelar Fraksi PKS DPR, Selasa (10/12).
Menurut Jazuli, hidup kita hari ini nyaris 100 persen tergantung listrik dengan kebutuhan yang semakin meningkat setiap tahun. Dan kebutuhan terbesar ada pada sektor rumah tangga.
“Jika kapasitas suplai dan distribusi listrik kita masalah, bisa terbayang potensial kerugiannya. Dan kita mengalami beberapa waktu lalu khususnya di Jakarta,” tegasnya.
Jazuli menyebutkan data yang menunjukkan bahwa 48,85 persen listrik nasional disedot sektor rumah tangga, kemudian sektor industri 32,44 persen dan sektor bisnis 18,23 persen. Selebihnya, 7,48 persen tersebar di pelanggan sosial dan publik.
Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan apresiasi Fraksi PKS atas rasio elektrifikasi Indonesia yang sudah mencapai 98,86 persen. Meski begitu, dia mengingatkan agar data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut masih harus dicek lagi. Pasalnya, masih banyak daerah yang mengeluhkan soal suplai listrik terutama di pelosok-pelosok.
Jika capaian itu benar, ujar Jazuli, Fraksi PKS memberi catatan dua hal penting:
“Pertama, jangan hanya bangga atas capaian rasio elektrifikasi. Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk menjaga kualitas elektrifikasi agar suplai dan distribusi listrik tetap terjaga dan stabil. Jangan byar pet lagi terutama di daerah-daerah terpencil dan pelosok. Tanggung jawab Pemerintah menjamin pasokan listrik agar tidak ada lagi daerah yang masih gelap gulita.
Kedua, soal tarif listrik, Fraksi PKS meminta agar semaksimal mungkin tidak ada kenaikan. Artinya pemerintah harus menjamin stabilitas harga yang terjangkau bagi masyarakat, termasuk subsidi bagi masyarakat miskin/tidak mampu.”
Kedua tantangan tersebut, jelasnya, harus dipikirkan ke depan. Pemerintah harus bisa menyediakan listrik bagi masyarakat yang belum terlistriki dan menyediakan listrik murah bagi rakyat yang berpendapatan rendah.
Untuk mengatasi hal itu, ke depan negara dan pemerintah harus kreatif dan inovatif mencari alternatif sumber energi yaitu dengan lebih cepat membangun energi terbarukan karena negara lain sudah memasang target. Uni Eropa mematok porsi energi terbarukan 57 persen pada energi listrik di tahun 2030, Cina 50 persen juga di tahun 2030. Demikian juga AS, Australia, dan negara-negara ASEAN.
“Pemerintah harus kreatif dan inovatif menghadirkan sumber-sumber energi listrik terbarukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan harga yang terjangkau. Untuk itu perlu sinergitas kebijakan dalam perencanaan dan implementasi industri energi terbarukan,” ujar Jazuli.
Dia juga mendesak pelibatan pihak swasta dan masyarakat dalam inovasi energi terbarukan. Mulai dari pengadaan hingga penjualan sehingga harga makin kompetitif dan kebutuhan energi terpenuhi.
“Sistem industri energi terbarukan ini harus dirancang serius agar indonesia tidak ketinggalan dan yang terpenting dapat mengatasi kelangkaan energi di masa depan,” tegas Jazuli.
Tinggalkan Balasan