Anggota Komisi VII DPR RI, Rofi' Munawar

Jakarta, Petrominer – Anggota Komisi VII DPR RI, Rofi’ Munawar, menilai pembatalan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium menunjukan mis-management pengelolaan tata niaga BBM. Kebijakan pengelolaan BBM Premium dianggap tidak lagi memperhatikan faktor-faktor objektif, namun lebih pada pertimbangan non teknis dan konsideran dadakan.

“Sesungguhnya Pemerintah telah berjanji tidak menaikan harga BBM Premium sampai dengan tahun 2019. Rencana kenaikan kemarin, yang kemudian dibatalkan dalam waktu kurang dari satu jam, menunjukan mis-koordinasi dan buruknya tata kelola energi selama ini,” tegas Rofi’ dalam keterangan pers yang diterima Petrominer, Kamis (11/10).

Sebagaimana diketahui, Pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM Premium menjadi Rp 7.000 per liter dari sebelumnya Rp 6.550 per liter pada hari Rabu (10/10). Padahal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan beberapa jam sebelumnya mengumumkan tentang rencana kenaikan harga BBM Premium sebagai dampak langsung dari lonjakan harga minyak mentah dunia dan akan diberlakukan pukul 18.00 WIB.

Legislator asal Jawa Timur ini menjelaskan bahwa total kuota untuk BBM bersubsidi jenis Premium pada tahun 2018 sebesar 11,8 juta kilo liter (KL). Dengan angka sebesar itu sudah sepantasnya Pemerintah memiliki perhitungan yang cermat dan kajian yang mendalam, khususnya terkait dengan naiknya harga minyak dunia dan depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Namun apa yang ditunjukan kemarin sungguh telah mengabaikan aspek-aspek mendasar tersebut.

“Salah satu indikator keseriusan Pemerintah dalam mengelola energi nasional sesungguhnya dapat tercermin dalam kematangan mengelola tata niaga BBM bersubsidi. Mengingat BBM ini mempengaruhi kehidupan rakyat banyak. Kebijakan sekecil apapun akan memberikan dampak yang luar biasa,” kata Rofi.

Dia melihat bahwa pengelolaan harga BBM Premium tidak lagi memperhatikan faktor-faktor objektif lapangan, namun lebih pada pertimbangan non teknis dan subjektif. Seperti alasan pembatalan menunggu kesiapan Pertamina dan memperhatikan daya beli masyarakat nampak tidak relevan dengan pola kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah selama ini sehingga cenderung membingungkan.

“Saya khawatir akhirnya kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak selalu diukur dan dikaitkan dengan tahun politik,” tegas Anggota Fraksi PKS tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here