Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.

Jakarta, Petrominer – Target lifting minyak 1 juta barel perhari (bph) pada tahun 2030 dinilai sangatlah ambisius. Pemerintah pun diminta untuk menghitung ulang rencana tersebut.

Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, jangan sampai rencana tersebut hanya bagus di atas kertas tapi sulit diwujudkan. Sebab bila upaya ini tidak terwujud, defisit transaksi berjalan sektor migas akan tetap bengkak.

“Pada tahun 2019 defisit perdagangan migas Indonesia sebesar US$ 9,4 miliar, yang terutama didominasi oleh minyak hasil olahan atau BBM sebesar US$ 11,7 miliar. Sayangnya, sampai hari ini beberapa indikator terkait lifting minyak tersebut masih memperlihatkan tanda-tanda yang kurang menggembirakan,” ungkap Mulyanto, Kamis (14/1).

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini mengingatkan bahwa target lifting minyak dalam APBN dari tahun ke tahun terus melorot. Tahun 2019, target lifting minyak ditetapkan sebesar 775 bph. Lalu turun menjadi 755 bph pada tahun 2020. Kemudian kembali turun pada tahun 2021 menjadi 705 bph.

Sementara realisasinya setiap tahun tidak pernah mencapai target APBN secara 100 persen. Karena itulah, dia menilai target lifting minyak sebesar 1 juta bph pada tahun 2030 merupakan target yang cukup ambisius.

“Dari segi investasi, kinerja pemerintah di sektor migas juga serupa. Laporan Kementerian ESDM tentang nilai investasi migas tahun 2020 memperlihatkan terjadinya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya,” tegas Mulyanto.

Dia pun mengusulkan, untuk merealisasikan target lifting minyak, Pemerintah harus mengelola semua blok migas secara optimal. Salah satunya blok Rokan di Riau yang akan dialih kelola dari Chevron Pacific Indonesia ke Pertamina bulan Agustus 2021 ini. Apalagi, blok Rokan merupakan ladang eksploitasi migas terbesar kedua setelah blok Cepu.

Mulyanto berharap blok Rokan mampu berkontribusi besar dalam realisasi target lifting minyak 1 juta bph. Karena itu, Pemerintah perlu mengoptimalkan investasi di blok migas ini.

“Jika tidak maka resiko bagi turunnya lifting minyak di blok Rokan adalah suatu keniscayaan. Dan hal ini akan berpengaruh terhadap realisasi target lifting minyak secara nasional,” ujarnya.

Hal lain yang menurut Mulyanto juga perlu dibenahi Pemerintah dalam merealisasikan target lifting minyak 1 juta bph tahun 2030 adalah pembentukan lembaga khusus yang bertanggung-jawab dalam urusan hulu migas. Karena kelembagaan hulu migas yang ada, yakni SKK Migas, bersifat sementara, yakni hanya berupa satuan kerja di bawah Kementerian ESDM. Sehingga perlu revisi Undang-undang Migas untuk mengakomodasi keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BPMIGAS).

“Perlu kelembagaan hulu migas yang kuat dan efektif dalam menjalankan pengelolaan dan pengusahaan hulu migas nasional. Tidak cukup lembaga sementara seperti SKK Migas, yang tidak memiliki otoritas bagi pengusahaan hulu migas untuk dapat mewujudkan target ambisius lifting minyak 1 juta bph pada tahun 2030,” tegas Mulyanto.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here