Jakarta, Petrominer – Insentif dari Pemerintah Indonesia untuk bahan bakar fosil 117 kali lebih tinggi dibandingkan untuk energi terbarukan. Dukungan yang tidak proporsional ini bakal memperlambat transisi energi, menguras anggaran publik, mempercepat perubahan iklim, dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Dukungan energi di Indonesia mencapai nilai Rp 279 triliun pada tahun anggaran 2020, namun 88 persen di antaranya (Rp 246 triliun) dialokasikan untuk bahan bakar fosil. Demikian diungkap oleh laporan terbaru International Institute for Sustainable Development (IISD) bertajuk “Indonesia’s Energy Support Measures: An inventory of incentives impacting the energy transition,” yang dirilis, Rabu (22/6).

Menurut laporan IISD tersebut, Pemerintah menyediakan setidaknya Rp 74 triliun untuk industri migas, Rp 112 triliun untuk listrik berbasis fosil, dan Rp 61 triliun untuk sektor batubara. Insentif untuk bahan bakar fosil sebesar itu mencapai 117 kali lebih tinggi dari dukungan untuk energi terbarukan, yang hanya menerima Rp 2 triliun atau kurang dari 1 persen dibandingkan total dukungan ke sektor energi. Sementara Rp 31 triliun untuk biofuel dan Rp 19 miliar untuk kendaraan listrik.

Laporan ini memperingatkan bahwa dalam konteks harga energi yang tinggi saat ini, angka-angka dukungan ini diperkirakan meningkat secara signifikan tahun 2022 ini. Buktinya pada Mei 2022 lalu, DPR RI telah menyetujui permintaan Pemerintah untuk tambahan subsidi energi sebesar Rp 350 triliun, menambah Rp 154 triliun yang telah dibelanjakan pada kuartal pertama tahun ini.

Studi yang dilakukan IISD mencakup dukungan yang diklasifikasikan secara resmi sebagai “subsidi” dan insentif yang mendukung berbagai jenis energi di Indonesia. Studi ini menyoroti dukungan luar biasa untuk sektor bahan bakar fosil pada periode 2016-2020, dengan 94 persen rata-rata per tahun dialokasikan untuk minyak dan gas, serta listrik berbasis batubara, dan hanya 1 persen untuk energi terbarukan.

Inventarisasi yang diusulkan juga melihat tindakan dan instrumen fiskal yang secara langsung tidak dianggap sebagai “subsidi” dalam anggaran Pemerintah. Sementara sebagian besar instrumen ini tidak dapat diukur (kebanyakan dalam bentuk pengurangan pajak, tax holidays, atau pembebasan untuk sektor bahan bakar fosil). Instrumen lainnya berupa penyertaan modal negara dalam jumlah yang signifikan bagi produsen minyak, dan batubara, serta ke PLN, yang terungkap dalam kajian.

Yang utama adalah tarif royalti khusus dan pajak perusahaan khusus bagi perusahaan pertambangan batubara kecil (diperkirakan lebih dari Rp 33 triliun pada tahun 2020), tarif pajak ekspor khusus bagi batubara (diperkirakan Rp 16,5 triliun tahun 2020), atau pembebasan bea masuk untuk kontraktor bagi hasil migas (diperkirakan Rp 765 miliar).

Para ahli memperingatkan, dukungan yang tidak proporsional untuk bahan bakar fosil ini bisa memperlambat transisi energi, menguras anggaran publik, mempercepat perubahan iklim, dan membahayakan kesehatan masyarakat.

“Indonesia secara kritis perlu mengalihkan dukungan dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan untuk memenuhi target iklim dan target bauran energi, dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang harganya tidak stabil,” kata Anissa Suharsono dari IISD, penulis utama laporan tersebut.

Menurut Anissa, insentif itu mewakili biaya yang sangat besar untuk anggaran publik, terutama dalam konteks harga energi yang tinggi saat in, dan sangat merugikan kesehatan masyarakat dan iklim.

Laporan IISD tersebut juga menyoroti bahwa kebijakan saat ini merusak target energi negara dan kewajiban lingkungan. Penulis laporan memberi rekomendasi konkret bagi pemerintah untuk menyelaraskan kembali insentifnya, dengan cara mereformasi kebijakan yang menguntungkan sektor fosil dan sebagai gantinya dialihkan ke investasi energi terbarukan.

Di tengah melonjaknya harga energi dan krisis biaya hidup, menargetkan dukungan kepada masyarakat miskin dan rentan menjadi kunci untuk melestarikan sumber daya publik yang langka. Para ahli IISD merekomendasikan, anggaran ini harus digunakan secara efisien dan berfungsi untuk membuka jalan bagi transisi yang adil, jauh dari bahan bakar fosil.

Untuk melakukan hal tersebut, Pemerintah dapat memperbaiki kedua bentuk bantuan utamanya. Yaitu, subsidi ke PT Pertamina (Persero) untuk menjual bahan bakar di bawah harga pasar maupun subsidi ke PT PLN (Persero) untuk menyediakan listrik murah. Karena kedua bantuan ini lebih banyak dinikmati segmen populasi lebih kaya yang memang mengkonsumsi lebih banyak listrik dan bahan bakar.

“Mereformasi kebijakan yang mendukung bahan bakar fosil dan memastikan bahwa kelompok berpenghasilan rendah menerima dukungan yang ditargetkan untuk menghadapi kenaikan harga, membuat sumber daya yang ada dapat diinvestasikan ke energi terbarukan, transportasi bersih, dan infrastruktur berkelanjutan,” kata rekan penulis studi, Lourdes Sanchez dari IISD.

Menurut Sanchez, langkah ini akan memastikan orang miskin dilindungi sambil memungkinkan Indonesia beralih ke sumber energi terbarukan yang lebih tahan terhadap guncangan harga global, dan menyediakan energi bersih yang terjangkau untuk semua orang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here