Jakarta, Petrominer – Koalisi Anti-Mafia Sumberdaya Alam (SDA) mengapresiasi sekaligus memberikan masukan dan catatan kritis atas upaya pemblokiran terhadap seluruh Badan Usaha Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah. Pemblokiran dilakukan karena mereka mempunyai tunggakan kewajiban ke negara, baik yang berstatus Clean and Clear (CnC) maupun Non-CnC.

Koalisi Anti-Mafia SDA juga minta Pemerintah tetap tegas dan konsisten dalam menjalankan pemblokiran tersebut. Pemerintah tidak boleh takut dan kalah dari segala upaya pihak-pihak tertentu, termasuk mafia SDA di dalamnya, yang mencoba untuk melakukan penolakan terhadap kebijakan pemblokiran tersebut.

“Upaya pemblokiran IUP bermasalah itu merupakan salah satu upaya menyelamatkan sumberdaya alam di Indonesia,” ujar Koalisi Anti-Mafia SDA dalam pernyataan yang diterima Petrominer, Rabu (6/12).

Koalisi Anti-Mafia SDA terdiri dari PWYP Indonesia, JATAM Nasional, JATAM Kaltim, SAMPAN Kalimantan, JATAM Sulteng, GERAK Aceh, LBH Padang, PINUS Sumsel, PBHK, WALHI Sumut, LBH APIK – KOMIU Sulteng.

Setelah diblokir, seluruh Badan Usaha IUP yang bermasalah tersebut tidak akan mendapat layanan publik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemblokiran ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Energi Sumberdaya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Langkah ini sebagai salah satu tindak lanjut dari Koordinasi dan Supervisi Sektor Mineral dan Batubara (Korsup Minerba).

Meski begitu, Koalisi Anti-Mafia SDA mengingatkan bahwa pemblokiran tersebut bukan merupakan akhir dari pelaksanaan Korsup Minerba. Pemblokiran badan usaha ini harus dijadikan sebagai salah satu bagian dan tahapan sementara, khususnya dalam aspek penataan IUP.

“Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah pada akhirnya harus tetap MENCABUT IUP-IUP yang bermasalah tersebut, TANPA menghilangkan kewajiban perusahaan yang belum dilaksanakan,” tegasnya.

Koalisi Anti-Mafia SDA juga mengingatkan agar upaya pemblokiran badan usaha IUP bermasalah tidak dijadikan sebagai akhir dari pelaksanaan Korsup Minerba. Hal ini hanya akan berpotensi menjadikan Korsup Minerba sebagai “Alat Legalisasi” kejahatan pertambangan. Pasalnya, masih banyak temuan dan rekomendasi dari Korsup Minerba yang belum dituntaskan seperti penyelesaian 325 IUP seluas 793.523,07 Ha yang masuk hutan konservasi dan 1.349 IUP seluas 3.711.881,07 Ha yang masuk hutan lindung; penyelesaian piutang PNBP sebesar Rp 4,3 Triliun baik dari KK, PKP2B maupun IUP; sejumlah perusahaan KK & PKP2B serta ribuan IUP yang terindikasi belum/tidak membayar jaminan reklamasi dan pascatambang.

Koalisi Anti-Mafia SDA mendesak Pemerintah untuk melihat secara utuh persoalan pertambangan sebagai bentuk penguasaan dan alokasi ruang tambang yang terlalu besar. Upaya penertiban IUP juga harus dilihat sebagai bentuk perlindungan bagi ruang hidup masyarakat Indonesia.

“Oleh karena itu, kebijakan pemblokiran IUP bermasalah harus diikuti oleh Moratorium Izin Pertambangan Baru untuk mengerem laju kerusakan lingkungan hidup dan konflik ditingkat masyarakat,” paparnya.

KPK dan Aparat Penegak Hukum lainnya didesak untuk bergerak dengan instrumen penegakan hukum terhadap aparat pemerintah yang tidak menjalankan kewenangannya untuk mencabut IUP bermasalah. Aparat hukum juga diminta melakukan penegakan hukum terhadap korporasi pemegang izin yang melakukan kejahatan pertambangan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here