Jakarta, Petrominer — Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar meminta Presiden Joko Widodo segera menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang definitif. Ini berkaitan dengan pembahasan Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (RAPBN) 2017 yang ditargetkan selesai pada Oktober 2016.

“Jika Menteri ESDM baru tidak segera ditunjuk, pembahasan RAPBN 2017 dipastikan akan terhambat,” ujar Rofi Munawar seusai mendengarkan Pidato Presiden Jokowi terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2017 di hadapan Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (16/8).

Rofi menegaskan, Presiden harus segera menunjuk Menteri ESDM yang baru, agar pembahasan RAPBN 2017 bisa berjalan dan target-target yang telah dicanangkan di sektor ESDM dapat terealisasi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberhentikan Arcandra Tahar dari jabatan Menteri ESDM, yang baru diembannya selama 20 hari. Posisi itu untuk sementara dipegang oleh Pelaksana Tugas (Plt), Luhut Binsar Panjaitan, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Rofi Munawar, yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) Migas, meyakinkan bahwa keberadaan Menteri ESDM diperlukan dalam penyusunan asumsi makro ekonomi di bidang energi. Berdasarkan nota keuangan, Pemerintah menyampaikan asumsi makro untuk RAPBN 2017 terkait dengan harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar US$ 45 per barel. Adapun volume minyak dan gas bumi yang siap dijual selama tahun 2017 ditargetkan mencapai 1,93 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 780 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,15 juta barel setara minyak per hari.

“Sektor energi merupakan bidang yang sangat vital serta memiliki dampak yang luar biasa, sehingga kebijakan yang dihasilkan akan sangat menentukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kecepatan Presiden dalam menunjuk Menteri ESDM tentu tetap harus mempertimbangkan kapasitas dan kredibilitasnya,” tegasnya.

Jika Presiden tidak segera menunjuk Menteri ESDM yang baru, selain akan menghambat pembahasan RAPBN 2017, juga berpotensi mengganggu berbagai target yang ditetapkan oleh Pemerintah selama ini. Seperti program 35.000 MW, kenaikan lifting migas nasional, peningkatan elektrifikasi nasional, hingga progress renegoisasi kontrak karya di sektor mineral dan batubara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here