Jakarta, Petrominer — Isu revisi Undang-undang Minerba yang saat ini sudah masuk PROLEGNAS nampaknya tak lepas dari pantauan perusahan tambang. Di mana, mereka selalu memonitor perkembangan isu UU Minerba ini.

“Sebagai stake holder kita terus pantau. Kita juga ingin diajak urun rembuk soal ini karena kita juga mau ada usulan,” kata Direktur Corporate Affair PT Indo Tambang Raya Megah, Leksono Poeranto, usai acara RUPS PT Indo Tambang Raya Megah, Senin (28/3).

Prinsipnya, jelas Leksono, pengusaha setuju saja bentuknya nanti asalkan UU Minerba yang baru lagi bisa membangkitkan kembali pertambangan di Indonesia. Namun untuk penentuan harga sebaiknya di wewenangkan kepada salah satu pihak tetapi tetap penentuannya mengikuti harga pasar.

“Faktor supply and demand sebaiknya sebagai acuannya agar bisnis menjadi lebih baik,” ujarnya.

Terkait adanya UU Otonomi Daerah maka UU Minerba nanti harus diselaraskan dan saling mendukung. Utamanya terkait dengan penanganan sumber daya alamnya agar masing-masing UU tidak saling bertentangan dan tumpang tindih. “Selain itu sebaiknya kewenangan Pemerintah Pusat juga jangan sampai tergerus oleh UU Otonomi Daerah,” tukasnya.

Sementara itu menurut Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan tidak ada pergeseran paradigma di dalam draft RUU Minerba versi pemerintah, terutama dalam memandang kekayaan alam guna kemakmuran rakyat, yang secara lugas dan jelas tertuang dalam aturan dasar negara (state fundamental norm), yaitu pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945. Pasal tersebut harusnya ditafsirkan lebih luas, tidak hanya diartikan sebagai pemegang mandat yang dikuasakan untuk mengelola sumber daya alam, namun bertindak semena-mena terhadap pemberi mandat, yakni rakyat Indonesia.Oleh karenanya pengakuan hak-hak masyarakat, terutama yang berkaitan langsung dengan kekayaan sumber daya alam dan lingkungan, semestinya ditegakkan di sini.

Pasal 33 juga bisa diterjemahkan sebagai dasar bagaimana seharusnya negara mengelola SDA tak hanya menguasai bagi sekelompok orang dan menempatkan sebagai komoditas bisnis dengan dibungkus peningkatan target penerimaan negara. Kekayaan alam tambang mineral dan batubara semestinya dipertimbangkan sebagi aset antargenerasi, sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan dan terbatas. Namun, nampak pemerintah masih memperlakukan hal sama, terlihat dengan filosofi utilitarianisme yang tercantum dalam naskah akademik, filosofi yang mengedepankan kemanfaatan dan mengabaikan lingkungan.

Terhadap rencana pembahasan perubahan UU Minerba dari materi versi pemerintah, kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil advokasi UU Minerba, antara lain; JATAM, ICEL, PWYP, ICW, WALHI, KIARA, AMAN, PATTIRO, HuMA, IGJ, Article 33, Solidaritas Perempuan, Epistema Institute, FWI dan AURIGA menyatakan menolak draft RUU versi pemerintah per Januari 2016 untuk dibahas lebih lanjut.

Secara subtansi pokok draft RUU tidak bergeser dari UU yang lama dan kental sekali akan kepentingan perusahaan-perusahaan skala besar, terutama pemilik Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B). Bahkan, cenderung menghadirkan UU baru bukan perubahan, di antaranya menambahkan materi tentang tambang laut dalam dan radioaktif yang sifatnya eksploitatif, yang tertuang dalam naskah akademik maupun draft RUU.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here