Ketua Bimasena Prof Dr Subroto

Jakarta, Petrominer – Sektor minyak dan gas bumi (migas) yang memegang peranan vital dalam Ketahanan Energi Nasional Indonesia sedang berada di titik kritis. Penurunan kinerja produksi minyak yang terus merosot jauh dari angka kebutuhan nasional telah menghadapkan Indonesia pada ancaman nyata defisit energi.

“Migas, yang pernah kita anggap sebagai panasea alias obat mujarab ketahanan energi nasional, sekarang dianggap sebagai masa lalu. Padahal hingga saat ini, dibandingkan sumber energi lainnya, migas masih merupakan sumber energi utama dalam bauran energi nasional,” ujar Ketua Bimasena Prof Dr Subroto dalam pengantar webinar Bimasena Energy Dialogue bertema “Migas: Panasea Ketahanan Energi Nasional”, Sabtu (29/8).

Subroto menjelaskan bahwa Bimasena Energy Dialogue ini merupakan rangkaian seri diskusi yang mengupas peran setiap komponen energi dalam penyediaan energi saat ini. Kegiatan diskusi ini juga mengulas peta jalan dari para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai target bauran energi ke depan.

Seri pertama yang mengangkat tema Migas menghadirkan pembicara Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ego Syahrial, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi Budiman Parhusip, Direktur Utama PT Triangle Pase Indonesia Tumbur Parlindungan, dan ekonom Faisal Basri.

Melalui target Bauran Energi 2050, Indonesia merencanakan komposisi energi yang lebih berimbang dengan pengurangan energi fosil menuju peningkatan energi baru terbarukan (EBT). Saat ini, dalam bauran energi nasional, sektor migas masih memainkan peran penting dengan porsi 53,7 persen, disusul batubara 37,15 persen dan EBT 9,15 persen. Dalam waktu 25 tahun ke depan, lansekap energi akan berubah menjadi migas (44 persen), EBT (31 persen), dan batubara (25 persen).

Menurut Subroto, transisi menuju lansekap energi baru ini memerlukan kerja keras dan keselarasan dari seluruh pemangku kepentingan, karena ketergantungan masyarakat Indonesia pada sektor migas masih sangat besar, selain peran-peran signifikan yang diberikan pada perekonomian nasional.

Dia menegaskan, kecenderungan yang terjadi saat ini adalah di tengah maraknya kampanye energi hijau dan energi alternatif lainnya. Tidak hanya itu, banyak kalangan, utamanya para pembuat kebijakan, mengabaikan keberlanjutan industri migas.

“Kemerosotan produksi, minimnya penemuan cadangan migas baru, berkurangnya minat investasi sebagai salah satu akibat inkonsistensi regulasi yang terjadi di sektor migas menjadi ancaman nyata terhadap ketahanan energi. Apabila dibiarkan hal ini akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas nasional,” ungkap Subroto.

Dalam diskusi panel, Ekonom Faisal Basri menegaskan bahwa krisis energi memang sudah di depån mata karena pertumbuman konsumsi energi terus naik seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Menurut Faisal, cadangan migas Indonesia saat ini 2,5 miliar barel yang hanya cukup untuk 8,7 tahun. Sementara produksi gas bumi juga menurun dan cadangan batu bara Indonesia hanya 3,7 persen dari cadangan dunia.

“Meskipun porsi migas mengecil pada bauran energi, tapi dari sisi volume sebenarnya naik. Kita tidak boleh berleha-leha meskipun punya unlimited renewable energy. Jangan lengah untuk migas, harus bekerja keras untuk renewable maupun non-renewable,” tegasnya.

UU Migas Baru

Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menggarisbawahi pentingnya pembenahan regulasi di sektor migas sebagai landasan dalam menjamin tercapainya Ketahanan Energi Nasional.

Dia mengemukakan bahwa Indonesia memerlukan regulasi yang mendukung iklim investasi berkelanjutan yang menawarkan kepastian regulasi dan ketentuan fiskal yang menarik untuk mendorong investasi baru guna memonetisasi sumber daya alam dengan tetap berlandaskan Pasal 33 UUD 1945.

Dalam kaitan dengan itu, menurut Sugeng, Komisi VII DPR telah mengusulkan agar RUU Migas masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas tahun 2020. Alasannya, urgensi dan mendesak perlunya UU Migas baru untuk diselaraskan dengan proses pembahasan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang saat ini sedang dibahas oleh Badan Legislasi DPR.

Sementara Plt Dirjen Migas Ego Syahrial menjelaskan pemerintah menyadari bahwa konsumsi minyak bumi akan meningkat tajam hingga mencapai 3 juta barel per hari pada tahun 2050. Namun pemerintah tuntuk jangka etap optimis Indonesia akan dapat meningkatkan produksi minyak buminya karena produksi saat ini, yaitu sekitar 700.000 barel per hari, hanya berasal dari 50 persen aset yang ada di Indonesia. Dan masih ada 20 persen aset lagi yang belum digarap.

Ego menjelaskan, untuk dapat memenuhi kebutuhan minyak bumi nasional pada tahun 2025-2050, Indonesia butuh temuan cadangan berskala miliaran barel. Ironisnya, tidak ada penemuan cadangan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir. Meski demikian, pemerintah tetap fokus dalam melakukan eksplorasi jangka panjang, pengelolaan lapangan eksisting, dan mengelola aset yang Belum tergarap.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi Budiman Parhusip menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan Pertamina untuk meningkatkan Ketahanan Energi Nasional. Salah satunya dengan meningkatkan cadangan dan produksi migas, optimalisasi hulu, meningkatkan daya saing kilang, dan juga melakukan ekspansi pengelolaan wilayah migas internasional.

Sementara pelaku industri migas dari unsur kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) Tumbur Parlindungan menyoroti daya saing Indonesia yang sangat rendah dibandingkan negara lainnya di wilayah Asia Pasifik dalam menarik investor. Sejumlah faktor yang melatarbelakangi pencapaian tersebutantara lain pajak perusahaan yang 25 persen lebih tinggi dibandiingkan kawasan regional dan aturan ketenagakerjaan yang kaku. Hal ini membuat risiko investasi di Indonesia lebih tinggi, rumit, dan tidak kompetitif.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here