Jakarta, Petrominer — Sungguh unik kebijakan yang akan dilakukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebuah BUMN yang sedang menderita kerugian justru disuruh untuk mengakuisisi atau mengelola perusahaan lainnya. Dana dari mana yang akan dipakai untuk membeli perusahaan tersebut.
Pendapat inilah yang tercetus dari Aktivis dari Solidaritas untuk Pergerakan Aktivis Indonesia (Suropati), Aditya Iskandar, mengenai rencana Kementerian BUMN untuk memerintahkan PT PLN (Persero) untuk mengakuisisi salah satu anak usaha PT Pertamina (Persero), yakni PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).
Aditya menilai janggal wacana Menteri BUMN Rini Soemarno menyuruh PLN mengakuisisi PGE. Pasalnya, perusahaan listrik plat merah itu sedang mengalami kerugian.
“PLN ini dananya dari mana untuk akuisisi saham PGE? Padahal dia rugi, tahun ini saja anggarannya masih ngarep dan belum tentu disetujui DPR,” tegas Aditya dalam sebuah diskusi bertajuk “Penguatan Peran BUMN dalam Mengoptimalkan Energi Panas Bumi di Indonesia” di Jakarta, Rabu (31/8).
Jika PLN sendiri tidak mempunyai dana, maka akan meminjam ke BUMN lain atau bahkan kepada pihak asing. Jika dananya dari asing, ini bencana bagi sektor energi panasbumi Indonesia.
“Celaka jika dari asing. Saya curiga ada motif pihak asing bermain juga, dan kebijakan Rini sangat rentan investor asing. PLN hanya sebuah tangan, bagaimana bisa menguasai energi masa depan ini (panasbumi),” katanya.
Selain itu, wacana Rini Soemarno hanya asal-asalan karena tidak ada kajian akademik. Langkah ini juga tidak relevan dengan core business PLN yang bergerak di bidang pembangkit, jaringan, dan distribusi listrik atau bagian hilir.
“Ini kebijakan yang sangat dadakan, belum ada riset akademik. Yang jelas, ini langkah korporasi yang tidak nyambung,” tandas Aditya. Dia menambahkan, beberapa kebijakan Rini juga kerap membuat gaduh sehingga permintaan agar Presiden Joko Widodo untuk mencopot Rini juga sempat mengemuka beberapa waktu lalu.
Harusnya PLN fokus di bidangnya, karena program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) pun masih menjadi perdebatan. Pasalnya, program itu diyakini tidak akan selesai sesuai target pada tahun 2019 mendatang.
“Sebelumnya, Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan Program 10 ribu MW dan itu saja belum selesai. Sekarang ada lagi, akuisisi PGE. Menurut saya, fokus PLN kan pembangkitan, jaringan, dan distribusi. Fokus saja ke situ. Fokus saja ke 35 ribu MW,” tegas Aditya.
Keputusan Korporat
Sementara itu, Direktur Panasbumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Yunus Saeful Hak, yang juga menjadi narasumber dalam diskusi itu, mengatakan bahwa rencana akuisi itu merupakan keputusan korporat dan menyerahkannya kepada Kementerian BUMN.
Meski begitu, dia menyarankan agar rencana itu harus dipertimbangkan secara matang karena terjadi perdebatan. Pasalnya, aksi itu akan menjadikan PLN sebagai buyer sekaligus player. Sedangkan core business Pertamina adalah eksplorasi yang biasa dengan risiko.
“Beda dengan PLN di hilir, ya bisnisnya dengan barang yang sudah jadi, sudah ada. Sedangkan ini berbeda,” kata Yunus.
Dalam kesempatan itu, Yunus mengakui Pertamina tetap akan menyiapkan anggaran untuk eksplorasi. Apalagi, dalam rencana anggarannya, satu tahun bisa menganggarkan dana untuk 12 pengeboran.
“Itu tetap dialokasikan karena rohnya Petamina ya di situ,” tandasnya.
Kurangi Emisi Karbon
Sementara itu, Direktur Operasi PT PGE, Ali Mundakir, mengatakan bahwa Indonesia sudah berjanji kepada dunia internasional untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% pada 2030.
Salah satu cara yang paling feasible untuk menguranginya adalah menggunakan pembangkit ramah lingkungan seperti panasbumi. Target pemerintah meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit panasbumi sebesar 7.200 MW di tahun 2025 perlu didukung oleh semua pihak.
Untuk itu, menurut Ali, perlu lebih banyak perusahaan seperi PGE, Geo Dipa dan PLN serta swasta nasional lainnya untuk bersama-sama bergerak beriringan mendukung program pemerintah. Langkah ini diharapkan bisa mewujudkan janji Indonesia kepada dunia internsional.
“Dikerjakan besama-sama dan beriringan akan lebih baik,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan