Jakarta, Petromner – Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera melakukan reformasi fiskal untuk mengatasi ketimpangan kesejahteraan yang saat ini semakin melebar. Purbaya, yang hari Senin (8/9) dilantik untuk menggantikan Sri Mulyani, diharapkan bisa menerjemahkan gagasan besar Sumitro Djojohadikusumo yang berfokus pada memajukan manusia di mana pertumbuhan dan keadilan ekonomi berjalan bersama.
Menurut Direktur Eksekutif SUSATAIN, Tata Mustasya, Pemerintahan Prabowo Subianto sedang menghidupkan gagasan-gagasan Sumitro mengenai bagaimana memajukan kesejahteraan dan pada saat bersamaan memperbaiki keadilan ekonomi. Pekerjaan rumah terbesar kemudian adalah bagaimana menerjemahkan berbagai gagasan besar Sumitro tersebut dalam konteks yang sudah “berbeda” dan “berubah” secara berarti.
“Menteri Keuangan Purbaya harus segera menerjemahkan itu dalam reformasi fiskal yang bisa mengurangi ketimpangan ekonomi. Pemikiran Sumitro juga mengharuskan pembangunan ekonomi tidak merusak lingkungan,” ujar Tata, Selasa (9/9).
Ketimbang menyasar masyarakat dengan berbagai instrumen pajak, seperti kenaikan PPN dan PBB, dia menyebutkan tiga kebijakan fiskal yang sejalan dengan Sumitronomics dan harus diterapkan Menkeu baru.
Pertama, menaikkan pungutan produksi batubara. Keuntungan Industri batubara dikategorikan berada di atas normal (supernormal profit) dan bernilai ribuan triliun. Kajian SUSTAIN menunjukkan bahwa dengan menaikkan pungutan produksi batubara, negara akan memperoleh tambahan penerimaan sebesar Rp 84,55 triliun hingga Rp 353,7 triliun per tahun.
“Selain untuk pengembangan energi terbarukan, dana ini dapat digunakan untuk mendanai program-program perlindungan sosial, pendidikan, dan layanan publik yang lebih merata,” tegas Tata.
Kedua, menaikkan PPh Badan, alih-alih PPN, untuk mengatasi ketimpangan. Ketiga, selain melalui dukungan fiskal langsung untuk menggerakkan perekonomian, Kemenkeu juga harus mampu menjadi enabler bagi industrialisasi hijau yang akan memberikan kontribusi sekaligus kepada efisiensi dan perluasan produksi, keadilan dengan pertumbuhan lapangan kerja dan kesejahteraan, dan keberlanjutan. Hal ini memerlukan insentif fiskal yang tepat.
“Dalam implementasi kebijakan, Menkeu harus menerapkan pemikiran Sumitro yang mempercayai peran pasar bersamaan dengan campur tangan pemerintah dalam hal-hal yang strategis dan tidak menimbulkan distorsi,” tegas Tata.
