Medan, Petrominer – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam melakukan transisi energi. Alasannya, proses transisi yang dilakukan dengan gegabah dan tanpa perhitungan yang matang antara kebutuhan dan supply nasional justru bisa menghambat laju pertumbuhan ekonomi.
Dalam 20 tahun ke depan, Indonesia menuju transisi energi baru terbarukan (EBT). Sebagai bagian dari warga dunia, Indonesia terus berupaya mengakselerasi transisi menuju ekosistem EBT baik untuk kendaraan maupun pembangkit listrik. Namun demikian diperlukan kehati-hatian dalam melakukan transisi energi.
“Bagaimanapun proses transisi energi ini perlu dilakukan secara cermat. Kita tidak ingin keputusan yang gegabah justru membawa kita pada situasi yang harus kita hindari. Krisis energi sedang terjadi di eropa saat ini, proses transisi yang gegabah dan tanpa perhitungan yang matang antara kebutuhan dan supply nasional bisa menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Itu pun bisa terjadi di Indonesia sebagai negara yang sedang tumbuh-tumbuhnya,” ujar Erick Thohir dalam acara 2nd Northern Sumatera Forum, Jum’at (28/10).
Pada kesempatan tersebut, dia juga mengingatkan agar Indonesia menjaga kedaulatan energinya. Jangan hanya menjadi konsumen energi bersih atau sekedar menjadi produsen sehingga tergantung dengan supply chain.
“Kita harus bisa memastikan mandiri dan justru membangun ekosistem kita di mana mereka dan kita saling menguntungkan tetapi tentu kita yang menentukan daripada transisi ini,” tegas Erick.
Menurutnya, Pemerintah terus memacu kinerja produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional untuk mengurangi ketergantungan impor dan memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Di sisi lain, Pertamina tengah berkolaborasi para pemain migas global dan mengembangkan teknologi carbon capture and storage (CCS) untuk menanggulangi emisi karbon dari penggunaan energi fosil.
“Dalam proses menuju transisi, BUMN sebagai penggerak sepertiga perkembangan nasional berperan sebagai penopang ekosistem tersebut,” ungkap Erick.
Pemerintah mentargetkan untuk mewujudkan transisi energi bersih dengan menurunkan hingga 29 persen pada tahun 2030 atau 2040, sesuai dengan blueprint. BUMN juga telah mendorong inisiatif strategis untuk mendukung upaya dekarbonisasi menuju Indonesia Net Zero Emissions di tahun 2060. Antara lain, pengembangan EBT melalui energy transition mechanism di mana terdapat program percepatan pensiun dini PLTU batubara dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT seperti panas bumi, surya, bayu dan hydro.
Untuk memastikan pembangunan ekosistem EBT, BUMN membutuh dukungan dan kolaborasi dari banyak pihak, baik dengan pihak swasta, Pemerintah daerah maupun BUMD hingga dari kalangan akademisi, praktisi maupun kelompok pemikir yang fokus isu EBT. Ini merupakan kesempatan yang terbuka untuk sektor swasta, pemerintah daerah dan lain-lainnya menjadi bagian penting dari ekosistem ini.
“Sebagai bagian warga dunia, kita memilih komitmen nyata dalam pengembangan EBT. Namun juga harus mewujudkan pemerataan pembangunan dan akses energi agar tidak ada bangsa kita atau anak bangsa kita yang tertinggal dari laju peradaban,” ujar Erick.
Tinggalkan Balasan