Jakarta, Petrominer – Meski harga komoditas sedang alami penurunan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan yakin target setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ESDM tahun ini bisa tercapai. Malahan, jumlah setoran tersebut bisa lebih besar lagi.
Buktinya, per 10 November 2025, setoran PNBP dari sektor ESDM sudah mencapai Rp 200,66 triliun. Capaian yang impresif ini setara dengan 78,74 persen dari total PNBP yang ditargetkan pada APBN 2025 sebesar Rp 254,83 triliun.
“Saya laporkan, insyaa Allah target PNBP ini bisa tercapai sampai dengan 31 Desember, mudah-mudahan (jumlahnya) bisa lebih. Sekalipun kita tahu bahwa harga komoditas sekarang lagi turun,” ujar Bahlil Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11) lalu.
Dia memaparkan, kinerja apik dicatat subsektor minyak dan gas bumi (migas), di mana produksi minyak bumi (termasuk kondensat) tercatat mengalami kenaikan 4,94 persen menjadi 605,5 ribu barel per hari, dibandingkan periode Januari-Oktober 2024.
Dari sisi belanja tahun 2025, Bahlil juga melaporkan progres penyerapan anggaran. Dengan total pagu Kementerian ESDM, termasuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 14.107,27 miliar, realisasi per 10 November 2025 tercatat 31,12 persen.
Kementerian ESDM memproyeksikan penyerapan anggaran akan terakselerasi signifikan di akhir tahun, dengan prognosa mencapai 91,68 persen pada 31 Desember 2025. Percepatan belanja difokuskan untuk program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Dalam perjalanan waktu, kita mendapat anggaran tambahan di bulan Agustus. Untuk membiayai beberapa program-program strategis. Di dalamnya adalah listrik desa, kemudian pipa, dan untuk membangun listrik gratis (BPBL), dan kita juga membangun jargas (jaringan gas),” jelasnya.
Program Pro-Rakyat
Memasuki Tahun Anggaran 2026, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan program yang menyentuh langsung kepentingan publik, sesuai janji yang dipaparkan di awal. Pemerintah telah mengalokasikan total pagu anggaran sebesar Rp 10,12 triliun untuk Kementerian ESDM pada tahun 2026. Secara rinci, anggaran berupa rupiah murni sebesar Rp 7,68 triliun (75,9 persen), PNBP sebesar Rp 1,82 triliun (18 persen), dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 0,61 triliun (6,1 persen).
Adapun lebih dari setengah total anggaran adalah untuk belanja program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, yakni sebesar Rp 6,56 triliun atau 64,8 persen. Sementara sisanya adalah untuk belanja rutin sebanyak Rp 3,56 triliun atau 35,2 persen.
Secara rinci, Bahlil menjelaskan pada tahun 2026, Ditjen Migas akan mendapat alokasi pagu terbesar, yaitu Rp 4.022,98 miliar. Anggaran ini di antaranya akan digunakan untuk melanjutkan proyek prioritas Pipa Gas Bumi Dumai – Sei Mangkei (Dusem) dan Cirebon – Semarang (Cisem) Tahap II, serta Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas) dan basic design pipa transmisi.
Di sektor ketenagalistrikan, alokasi pagu untuk Ditjen Ketenagalistrikan (Gatrik) ditetapkan Rp 1.731,74 miliar. Anggaran ini akan difokuskan untuk membiayai program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) bagi 250.000 rumah tangga dengan anggaran Rp 500,00 miliar dan program Infrastruktur Listrik Desa (Lisdes) di 372 lokasi senilai Rp 1.000,00 miliar.
Sementara, untuk mendorong transisi energi, Ditjen EBTKE dengan pagu Rp 880,47 miliar akan melaksanakan pembangunan 60 unit PLTS, 100 unit PLTS untuk Pompa Air Pertanian, dan PLTMH. Anggaran Badan Geologi sebesar Rp 796,29 miliar sebagian dialokasikan untuk pembangunan Kapal Geomarin V dan mitigasi bencana geologi.
“Pemerintah berkomitmen untuk memastikan anggaran 2026 dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, baik melalui akses listrik, gas bumi, maupun energi bersih,” ujar Bahlil.
