Diskusi sesi pagi hari kedua Indonesia Energy Transition Dialouge (IETD) 2021, Selasa (21/9).

Jakarta, Petrominer – Untuk mencapai target netral karbon Indonesia di tahun 2060 diperlukan kebijakan dan strategi yang jelas, termasuk di sektor energi sebagai salah satu sektor penghasil emisi terbesar di Indonesia. Pemerintah pun kini sedang mempersiapkan paket kebijakan dekarbonisasi sektor energi untuk mewujudkan transisi energi yang berjalan secara mulus dan berkeadilan.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN-Bappenas, Arifin Rudiyanto, menyebutkan ada beberapa strategi yang Bappenas sedang siapkan untuk merealisasikan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim. Mulai dari pengembangan energi berkelanjutan, pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, serta pengembangan industri hijau.

“Ada tiga hal penting dalam mewujudkan transisi energi, yakni komitmen politik, basis hukum yang kuat, dan strategi yang komprehensif,” ungkap Arifin dalam diskusi hari kedua Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2021 yang diselenggarakan oleh Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dan Institute for Essential Services Reform (IESR) secara virtual, Selasa (21/9).

Menurutnya, komitmen politik sudah didapatkan. Strategi yang baik pun sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk bertransformasi menuju energi hijau. Sementara basis hukum yang kuat disiapkan melalui Rancangan Undang-Undang RUU Energi Baru Terbarukan (RUU EBT).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menjanjikan RUU EBT akan disahkan tahun 2021 ini.

“Masa energi terbarukan sudah menjadi suatu keharusan. Dalam RUU EBT, ada semacam insentif pengembangan EBT dan disinsentif bagi pengembangan energi yang masih menyumbang karbon terbesar,” ungkap Sugeng.

Pajak Karbon

Sementara Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Herman Darnel Ibrahim, mewanti wanti agar implementasi dekarbonisasi sistem energi perlu juga memitigasi risiko ekonomi, dan menjaga ketahanan energi nasional, khususnya untuk menjaga harga energi tetap terjangkau. Selain itu, perlu juga menciptakan level playing field antara energi terbarukan dan energi fosil, diantaranya dengan memanfaatkan instrumen pajak karbon.

Menyinggung pendanaan yang diperlukan untuk mewujudkan netral karbon dengan energi terbarukan yang cenderung tinggi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Febrio N. Kacaribu, menegaskan bahwa setidaknya butuh dana Rp 3.500 triliun untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) di tahun 2030.

“APBN kita hanya 40 persen dari kebutuhan itu, maka jelas ini harus melibatkan pemda, swasta, dan dukungan internasional,” ujar Febrio.

Guna mengatasi hal tersebut, dia mengungkapkan bahwa Pemerintah sudah menyiapkan instrumen keuangan green sukuk (Green Bond) dengan bunga rendah, yang direspon baik oleh pasar global. Saat ini, Kementerian Keuangan juga sedang melakukan harmonisasi perpajakan agar selaras dengan prinsip pengurangan emisi karbon.

“Jadi kita butuh mekanisme pasar karbon untuk menghubungkan sektor yang belum net zero emission dengan yang sudah net zero emission,” tegas Febrio.

Menurutnya, jika mekanisme pasar karbon di Indonesia sudah terbentuk, maka sinyal pajak karbon untuk aktor batubara juga makin kuat. Dengan begitu, Indonesia akan dilirik oleh pasar energi baru global. Hal ini tentu akan membantu proses pendanaan proyek energi terbarukan di Indonesia, sehingga bisa mempercepat pencapaian target dekarbonisasi Indonesia.

Hal senada juga disampaikan oleh Analis Kebijakan, Kementerian Keuangan, Dewa Putu Ekayana. Malahan, Dewa menyatakan bahwa Indonesia saat ini sudah hampir final untuk Rancangan Peraturan Presiden terkait Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

“Aspek fiskal dari NEK bukan sebagai pajak karbon tapi pungutan atas karbon. Perluasan makna tersebut diharapkan tidak hanya mencakup pajak tapi juga instrumen lain. Pertimbangan berikutnya adalah keseimbangan keuangan pemerintah pusat dan sub-nasional. Usul kami dari Kementerian Keuangan bagaimana nantinya financing mechanism tersebut dibayar dengan kredit karbon (carbon credit) atau sertifikat karbon (carbon certificate),” paparnya.

Menyangkut pelaksanaan pajak karbon, Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menyatakan bahwa Pemerintah perlu secara terbuka menyampaikan pentingnya instrumen pajak karbon. Ini dibutuhkan untuk menahan pertumbuhan emisi karbon, menetapkan mekanisme dan instrumennya, serta sektor-sektor ekonomi yang akan terkena dampak dari penerapan pajak karbon.

Tidak hanya itu, Fabby juga menegaskan bahwa Pemerintah perlu menetapkan target penurunan emisi dan menentukan target di masing-masing sektor, serta mengkaji nilai atau harga karbon efektif yang dapat mendukung pencapaian target tersebut.

“Harga karbon harus dihubungkan dengan target penurunan emisi dan harus mendorong pelaku ekonomi mengubah pilihan teknologi. Jika harga karbon terlalu rendah, dikuatirkan tidak memberikan sinyal yang memadai untuk mendorong upaya penurunan emisi yang substansial,” ungkapnya.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here