Jakarta, Petrominer – Untuk pertama kalinya, Pemerintah memperpanjang masa penugasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) subsidi menjadi lima tahun. Sementara kuota volume BBM tetap akan ditetapkan setiap tahun. Ini dilakukan untuk memberi kepastian investasi bagi investor.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, investor tidak ragu jika ingin berinvestasi SPBU di Indonesia jika jangka waktunya cukup panjang. Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk bisa menyediakan akses BBM satu harga meski di daerah terpencil.

“Dengan perpanjangan masa penugasan ini, penyaluran BBM satu harga juga bisa lebih maksimal,” ujar Jonan usai menyaksikan penyerahan surat keputusan Penugasan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan, Senin (8/1).

Setelah melalui serangkaian proses penilaian dan evaluasi, melalui Sidang Komite BPH Migas telah menetapkan PT AKR Corporindo Tbk sebagai Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Jonan berharap, AKR dan Pertamina bisa memaksimalkan kebijakan baru ini. “Saya berharap, dengan adanya penugasan lima tahun ini baik Pertamina maupun AKR dapat melakukan pelayanan ke seluruh penjuru nusantara dengan tidak ragu. Jadi kalau bisa orang nggak usah bolak balik minta izin, kalau bisa dikasih izin panjang terus diawasi. Saya mohon kepada BPH Migas adanya pengawasan,” tegasnya.

Menurut Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa, AKR akan menyediakan dan mendistribusikan JBT sebesar 250.000 kilo liter (KL) dengan penugasan di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara Pertamina akan menyediakan dan menyalurkan JBT sebesar 15.980.000 KL di seluruh wilayah Indonesia, dengan rincian Minyak Solar (Gas Oil) 15.370.000 KL dan Minyak Tanah (Kerosene) 610.000 KL. Pertamina juga akan menyediakan dan menyalurkan JBKP sebesar 7.500.000 KL dengan penugasan di wilayah luar Jamali.

“Meski masa penugasan berjangka waktu 5 tahun, namun setiap tahunnya melalui Sidang Komite akan ditetapkan Kuota Volume Penugasan dan Penyalur JBT untuk AKR dan Pertamina dan Alokasi Volume Penugasan dan Penyalur JBKP untuk Pertamina,” ujar Asa.

Dia menjelaskan, tujuan dilakukannya penugasan selama 5 tahun adalah untuk memberikan ruang kepastian kepada Badan Usaha dalam merencanakan pengembangan infrastruktur BBM (Fasilitas Pendistribusian, Fasilitas Penyimpanan dan Penyalurnya). Perpanjangan waktu ini juga sebagai upaya untuk menimbulkan minat Badan Usaha untuk mengikuti Proses Pemilihan Badan Usaha Pelaksana P3JBT dan P3JBKP, sehingga Badan Usaha yang memiliki kemampuan teknis dan finansial diharapkan dapat mengembangkan infrastruktur BBM nya pada daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) guna mewujudkan jaminan ketersediaan BBM yang merata di seluruh wilayah NKRI.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here