Presiden Direktur PT Medco Energi Internasional Tbk, Hilmi Panigoro.

Jakarta, Petrominer – Pemerintah didesak untuk mengambil langkah berani seperti pengurangan pajak jika ingin mempertahankan harga energi tetap rendah dan terjangkau masyarakat. Pemerintah juga diminta memperhatikan return for investment perusahaan dengan mengurangi bagiannya dalam kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi maupun pertambangan.

Selama ini, Pemerintah selalu mendengungkan agar harga BBM dan listrik bisa terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Anggaran subsidi pun terus ditambah. Padahal, harga energi primer fluktuatif mengikuti pasar global. Tentunya ini membenani Pemerintah.

Presiden Direktur PT Medco Energi Internasional Tbk, Hilmi Panigoro, menilai konsep keterjangkauan (affordability) seperti itu memang bagus dan mesti dijalankan pemerintah. Tapi, aspek pengembalian modal (return investment) untuk perusahaan pun harus dipertimbangkan pemerintah.

Afordability itu penting, tapi return for investment harus juga dong,” tegas Hilmi ketika tampil bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, dalam sebuah acara diskusi bertema “Energi untuk Kedaulatan Negeri,” Selasa (2/4).

Dia pun memberikan saran kepada Menteri ESDM agar Pemerintah bisa mengurangi pajak dan bagian untuk pemerintah dalam kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi maupun pertambangan. Pasalnya, goverment take (bagian pemerintah) dalam setiap kontrak masih dianggap terlalu tinggi.

Contohnya dalam kontrak bagi hasil migas. Bagian pemerintah masih sangat besar dibandingkan kontraktor. Untuk gas, Pemerintah bisa mendapatkan 65 persen. Sementara dalam bagi hasil minyak, Pemerintah mengantongi 85 persen.

Dengan ketentuan seperti itu, menurut Hilmi, kontraktor migas akan rugi jika menjual gas US$ 2 per MMBTU. Pemerintah diminta bisa meniru Amerika Serikat yang telah mengambil langkah berani dengan memotong gross royalti untuk membuat iklim investasi migas bergairah.

Menurut hitungannya, cost gas itu rendah paling 3-4 persen. Namun bagian yang diambil pemerintah cukup besar, yakni 65 persen. Karena itulah, balik modalnya pun menjadi lama. Jika pemerintah berani memangkas pajak dan memberi bagi hasil lebih banyak untuk kontraktor, Hilmi menyatakan yakin harga BBM hingga tarif listrik bisa diturunkan.

“Mau harga listrik turun, berarti suplainya harus banyak. Bagaimana batu bara dan gasnya murah? Ya kontrak diperbaiki dan government take-nya diturunin. Jangan mau harganya turun, tapi government take-nya besar. Pemerintah siap enggak nurunin pajak?” tegas Hilmi.

Menteri ESDM pun merespons. Pemerintah, menurutnya, tidak bisa seenaknya mengganti sistem yang ada, apalagi merubah besaran bagi hasil dalam skema cost recovery. Alasannya, itu bakal melawan hukum. Namun ditegaskan bahwa jika MedcoEnergi dan juga pengusaha migas lainnya ingin ada perubahan dalam sistem kontrak bagi hasil saat ini, sebaiknya segera beralih ke skema gross split.

“Ubah sistem pembagian, pakai tax and share. Kalau renegoisasi menurunkan, itu konsekuensinya hukum. Kalau sistem diubah saya oke. Kalau mau pindah aja ke gross split,” tegas Jonan.

Meski begitu, Pemerintah akan terus berupaya mengurangi biaya pokok penyediaan listrik agar harga listrik terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya dengan terus mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT), khususnya di daerah yang sulit dijangkau oleh PT PLN (Persero).

“Konsepnya, listrik yang dihasilkan berasal dari sumber energi alami yang tersedia di wilayah tersebut. Misalnya ada sungai besar bikin Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Kalau ada panas bumi, ya bikin Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Kalau banyak angin ya bikin Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB),” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Jonan kembali menegaskan komitmen Pemerintah untuk mengejar target bauran energi terbarukan 23 persen pada tahun 2025. Diakuinya, salah satu tantangan untuk mewujudkannya adalah daya beli masyarakat yang harus dijaga dan digenjot lagi. Meski begitu, Jonan optimistis hal ini bisa diatasi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here