Jakarta, Petrominer – Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax menjadi alarm penting bahwa sistem ketahanan energi di Indonesia masih sangat rentan akibat ketergantungan yang tinggi pada energi fosil. Kondisi ini sekaligus menjadi momentum bagi Pemerintah untuk mengakselerasi energi terbarukan sebagai sumber utama dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Direktur Eksekutif CERAH, Agung Budiono, mengatakan ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) masih sangat tinggi. Penyebabnya, produksi minyak bumi domestik terus menurun, sementara kebutuhan energi semakin meningkat.
“Ketergantungan ini membuat harga BBM nasional sangat sensitif terhadap berbagai faktor eksternal, seperti kenaikan harga minyak dunia hingga volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS,” ungkap Agung, Jum’at (12/6).
Fenomena ini, menurutnya, bukan baru pertama kali terjadi. Pada tahun 2008, saat krisis finansial global terjadi dan harga minyak berada pada level US$ 145 per barel di bulan Juli, harga BBM nonsubsidi naik menjadi Rp 12.000 per liter.
Kemudian, ketika konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina mulai memanas kembali pada tahun 2022, harga minyak dunia mencapai level US$ 140 per barel dan mengerek harga BBM nonsubsidi menjadi Rp 13.000 per liter.
Kini, di saat konflik geopolitik antara AS-Iran memanas dan harga minyak sempat menembus level US$ 126 per barel, Pertamina memutuskan untuk menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax mencapai Rp 16.250 per liter.
“Kondisi ini menunjukkan persoalan utama tidak hanya melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi, melainkan bukti bahwa struktur sistem energi di dalam negeri yang masih mengandalkan energi fosil selalu terdampak jika ada gejolak global. Masyarakat akan terus menghadapi risiko kenaikan harga BBM setiap kali gejolak global terjadi, kecuali pemerintah serius untuk mengurangi ketergantungan tersebut dengan diversifikasi energi terbarukan,” jelas Agung.
Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa komitmen pemerintah untuk melakukan transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan perlu diperkuat. Percepatan pengembangan pembangkit energi terbarukan yang dibarengi dengan elektrifikasi di semua sektor, termasuk transportasi, berpotensi membantu mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor energi fosil, meningkatkan ketahanan energi nasional, serta melindungi masyarakat dari gejolak harga minyak global.
Bauran Energi Terbarukan
Sementara Manager Program & Policy CERAH, Wicaksono Gitawan, menambahkan, dibutuhkan konsistensi kebijakan dari Pemerintah untuk mendorong adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang lebih masif. Namun ada salah satu kebijakan yang menyebabkan kebingungan di publik, yakni penundaan pemberian insentif yang akan diberikan untuk 200 ribu unit kendaraan listrik, dengan rincian mobil dan motor masing-masing 100 ribu unit.
“Harusnya insentif ini dimulai awal Juni tanpa perlu menunda. Pemerintah bisa memulainya dengan fokus memberikan insentif ke EV motor dahulu agar dapat lebih mudah diadopsi oleh kalangan menengah, karena untuk mobil harganya masih relatif cukup tinggi untuk masyarakat,” ujar Wicaksono.
Percepatan adopsi elektrifikasi sektor transportasi juga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas energi terbarukan yang lebih cepat, sehingga manfaatnya lebih optimal. Sayangnya, pertumbuhan energi terbarukan Indonesia masih lambat.
Per kuartal I-2026, Kementerian ESDM melaporkan realisasi bauran energi terbarukan sebesar 18,3 persen, naik tipis dari realisasi per akhir tahun lalu yang sebesar 15,75 persen. Capaian ini juga masih jauh dari ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai 100 persen pada tahun 2035.
Agung mengungkapkan, kenaikan sekitar 2,5 persen bauran energi terbarukan ini harus dilihat lebih dalam. Data ESDM menunjukkan kenaikan ini masih memasukan berbagai energi baru seperti biomassa dan biodiesel.
“Tak hanya berisiko mendorong deforestasi, pemanfaatan dua jenis energi tersebut yang dicampur dengan batu bara di PLTU dan solar di sektor transportasi, ujungnya juga akan memperpanjang ketergantungan Indonesia pada bahan bakar kotor,” ungkapnya.
Pemerintah seharusnya lebih fokus mendorong energi terbarukan, salah satunya dengan merealisasikan rencana PLTS 100 GW yang digagas Presiden Prabowo. Kementerian ESDM baru saja membuka diskusi untuk mengembangkan 17 GW sebagai pilot project sebagai bagian dari 100 GW.
“Rencana ini perlu dipastikan harus benar-benar berjalan,” tegas Agung.
Tinggalkan Balasan