Jakarta, Petrominer – Sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) masih menjadi pilar penting ketahanan energi di tengah ketidakpastian global dan tantangan transisi energi. Pemerintah didesak segera bertindak guna menghentikan tren penurunan produksi migas. Secara bersamaan, Pemerintah juga perlu mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai tulang punggung transisi energi nasional menuju target Net Zero Emission (NZE) 2060.
Demikian benang merah yang mengemuka dalam acara EITS Discussion Series VII 2025: “Pemantik Bisnis Sektor ESDM 2026, Dari Hilirisasi Hingga Transisi,” yang digelar di Jakarta, Senin (15/12).
Dalam kesempatan itu, Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA), Marjolin Wahjong, mengatakan ketahanan energi menjadi isu krusial bagi Negara Kesatuan Indonesia (NKRI). Untuk itu, Pemerintah didesak segera ambil langkah antisipasi karena adanya tren penurunan produksi migas. Ini diperlukan guna menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendukung target pembangunan jangka panjang.
“Sektor hulu migas masih memegang peran strategis di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan proses transisi menuju ekonomi rendah karbon. Kita harus menghentikan penurunan produksi dan meningkatkan produksi selama era transisi energi sambil menargetkan net zero tahun 2060,” ungkap Marjolin yang akrab disapa Meti.
Dia menyoroti proyeksi permintaan energi nasional yang terus meningkat hingga tahun 2050. Permintaan gas diperkirakan naik hingga empat kali lipat dan minyak dua kali lipat. Namun lebih dari satu dekade terakhir, produksi migas Indonesia justru menunjukkan tren penurunan.
“Jika tidak direspons dengan kebijakan yang pro-investasi maka kondisi tersebut berisiko memperlebar kesenjangan pasokan energi,” tegas Meti.
Menurutnya, transisi memang dituntut terus berjalan. Sementara Pemerintah harus bisa memastikan prioritas utama ketahanan energi terjamin aman. Pasalnya, keterjangkauan masyarakat terhadap kebutuhan energi jauh lebih penting ketimbang aspek keberlanjutan.
Optimalisasi Lifting
Tenaga Ahli Kepala SKK Migas, Muhammad Kemal, mengatakan dinamika global saat ini menunjukkan pergeseran fokus dari ambisi keberlanjutan menuju isu keamanan dan keterjangkauan energi. Meski begitu, optimalisasi lifting migas nasional menjadi prioritas strategis untuk menjaga pasokan energi, menekan impor, serta menopang penerimaan negara dalam jangka menengah.
“Risiko underinvestment di sektor migas berpotensi memicu ketidakseimbangan pasokan dan tekanan harga energi, sehingga penguatan produksi domestik menjadi langkah krusial agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal,” ungkap Kemal.
Berdasarkan data SKK Migas hingga November 2025, kinerja produksi hulu migas relatif terjaga, dengan penurunan produksi setara minyak nasional hanya sekitar 0,1 persen secara tahunan. Capaian tersebut ditopang oleh peningkatan aktivitas eksplorasi dan pengembangan, termasuk kenaikan investasi eksplorasi sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya serta tambahan produksi dari sumur-sumur baru hasil plan of development (POD).
Kemal menyoroti pentingnya menjaga reserve replacement ratio (RRR) di atas 100 persen agar keberlanjutan produksi jangka panjang tetap terjamin. Sejak tahun 2018, RRR nasional konsisten melampaui target, terutama didorong oleh persetujuan POD strategis dan percepatan proyek hulu migas.
Untuk tahun 2026, Pemerintah menargetkan lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas sekitar 5.500 juta kaki kubik per hari, dengan dukungan investasi hulu migas lebih dari US$ 22 miliar. Pencapaian target tersebut membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, SKK Migas, dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Tidak hanya minyak bumi, menurut Manager Pertamna New and Renewable Energy (Pertamina NRE), Chandra Asmara, gas alam juga masih memainkan peran penting dalam transisi energi Indonesia, terutama sebagai jembatan menuju sistem energi rendah karbon. Malahan, gas bisa memberikan solusi pragmatis di tengah keterbatasan energi terbarukan yang belum sepenuhnya mampu menopang kebutuhan listrik nasional secara andal.
Chandra mengungkapkan, pembangkit listrik berbasis gas, khususnya combined cycle gas turbine (CCGT), mampu menurunkan emisi karbon secara signifikan dibandingkan pembangkit berbahan bakar batuara. Emisi CCGT berada di kisaran 350–550 gram CO₂ per kilowatt jam, atau 50–70 persen lebih rendah dibandingkan PLTU batubara, yang rata-rata menghasilkan lebih dari 1.000 gram CO₂ per kilowatt jam.
Selain itu, keunggulan gas tidak hanya terletak pada aspek emisi, tetapi juga pada fleksibilitas operasional. Pembangkit gas dinilai memiliki kemampuan fast ramping yang krusial untuk menjaga stabilitas jaringan listrik, khususnya ketika produksi listrik dari energi surya dan angin berfluktuasi.
“Faktor ini menjadikan gas sebagai penopang utama keandalan sistem kelistrikan selama periode transisi energi,” tegasnya.
Pengembangan EBT
Perwakilan dari Direktur Jenderal EBTKE, M. Wahyu Jasa Diputra, mengatakan penguatan EBT menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga ketahanan energi nasional. Hal ini sejalan dengan agenda swasembada energi dan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi.
Menurut Wahyu, Pemerintah telah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai tulang punggung transisi energi nasional menuju target Net Zero Emission 2060.
Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat besar, yakni mencapai sekitar 3.687 gigawatt. Potensi ini didominasi energi surya, hidro, angin, dan panas bumi yang tersebar di seluruh wilayah. Namun, pemanfaatannya masih menghadapi tantangan struktural, mulai dari keterbatasan infrastruktur transmisi hingga kesiapan industri dalam negeri.
“Pemerintah menilai optimalisasi potensi ini krusial untuk memenuhi kebutuhan energi jangka panjang sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil,” ujarnya.
Dalam peta jalan menuju NZE 2060, Pemerintah menempatkan pengembangan EBT, elektrifikasi sektor transportasi dan rumah tangga, serta penerapan efisiensi energi sebagai strategi utama. Gas alam diposisikan sebagai energi transisi untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan, sementara teknologi carbon capture, utilization and storage (CCUS), hidrogen, dan nuklir mulai dipersiapkan sebagai sumber energi rendah karbon jangka panjang.
Wahyu menyampaikan, hingga Semester I 2025, bauran EBT nasional telah mencapai sekitar 16 persen atau naik 1,35 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, kapasitas terpasang pembangkit EBT bertambah sekitar 1,15 gigawatt (GW), terutama dari pembangkit tenaga air dan surya.
“Capaian tersebut masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target bauran EBT sebesar 17–20 persen sesuai Kebijakan Energi Nasional,” paparnya.
Ke depan, Pemerintah menargetkan investasi EBT hingga tahun 2034 mencapai lebih dari Rp 1.600 triliun, dengan potensi penciptaan sekitar 760 ribu lapangan kerja hijau dan penurunan emisi hingga 129 juta ton CO₂.
Namun, menurut Wahyu, percepatan transisi energi membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, BUMN, swasta, akademisi, dan masyarakat, agar transformasi energi dapat berjalan seimbang antara aspek ketahanan, keterjangkauan, dan keberlanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Dina Nurul Fitriah, menyoroti kebijakan energi Indonesia ke depan.
Menurut Dina, kebijakan harus diarahkan untuk menyeimbangkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, aksesibilitas, dan keberterimaan energi bagi masyarakat dan industri.
Terkait peluang bisnis sektor ESDM, dia menilai akan semakin besar, terutama melalui hilirisasi mineral, pengembangan EBT, dan proyek strategis nasional untuk menekan impor energi. Pemerintah juga didorong melakukan diversifikasi energi rumah tangga melalui substitusi LPG ke gas, listrik, biogas, dan dimethyl ether (DME) guna mengurangi ketergantungan impor dan tekanan fiskal subsidi energi.
“Keberhasilan strategi tersebut bergantung pada kepastian regulasi, dukungan pembiayaan, serta kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan swasta agar transisi energi dapat berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan target dekarbonisasi nasional,” ujar Dina.
Tinggalkan Balasan