Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil usai menandatangani MoU Pendaftaran Tanah dan Penanganan Masalah Tanah, Selasa (12/11).

Jakarta, Petrominer – PT PLN (Persero) menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk bersama-sama menangani permasalahan tanah. Kerjasama ini diharapkan bisa memuluskan tugas PLN dalam mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Undestanding/MoU) antara PLN dan Kementerian ATR/BPN. MoU ditandatangani oleh Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Selasa (12/11).

Ruang lingkup MoU tersebut mencakup percepatan sertifikasi aset, penanganan permasalahan tanah, asistensi pengadaan tanah tanah bagi kepentingan umum yang dilaksanakan oleh PLN serta pemanfaatan sarana dan prasarana PLN dan Kementerian ATR/BPN.

Menurut Sofyan Djalil, MoU ini bagian dari kebijakan menuju tanah yang lebih tertib. Tahun 2019 ini, Kementerian ATR/BPN menargetkan bisa menuntaskan pendaftaran aset tanah hingga 70 juta bidang.

“Oleh karena itu, saya ingin percepat. Aset BUMN ini lebih mudah sebenarnya, karena BUMN punya anggaran untuk itu. Dari MOU ini punya implikasi bekerja untuk penataan aset dengan PLN dan BUMN lain,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Sripeni. Dia mengungkapkan bahwa MoU ini sangat penting bagi PLN dalam rangka melakukan percepatan pembangunan infratruktur kelistrikan.

Menurut Sripeni, penandatanganan MoU Pendaftaran Tanah dan Penanganan Masalah Tanah ini bisa menjadi solusi untuk penanganan masalah tanah PLN. Pasalnya, masalah pembebasan tanah ini cukup kompleks. Terutama di Jawa Barat dan DKI.

“Tadi pak Menteri sudah sampaikan, ini akan jadi prioritas beliau. Dan beliau sudah memberikan salah satu solusi dengan skema penetapan lokasi yang akan diberikan Kementerian ATR/BPN kepada PLN,” tegasnya.

Apalagi, seiring dengan penugasan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 35.000 MW, PLN masih akan terus melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangkit, tapak tower dan gardu induk. Adanya MoU ini diharapkan bisa segera mengatasi permasalahan terkait tanah.

“Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum dan memitigasi risiko bisnis PLN, sehingga proses bisnis penyediaan tenaga listrik dapat berlangsung tanpa hambatan. Terobosan skema penetapan lokasi ini, diharapkan bisa mempercepat pembangunan transmisi sesuai target,” tegas Sripeni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here