Tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) melakukan pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian isolator, konduktor maupun komponen lainnya pada jaringan listrik tanpa memadamkan aliran listrik, sehingga masyarakat dapat tetap menikmati listriknya.

Jakarta, Petrominer – Kementerian Perdagangan mengapresiasi kebijakan PT PLN (Persero) untuk memberi kompensasi kepada para pelanggan yang terdampak pemadaman listrik di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah. Ini membuktikan bahwa hak konsumen di dalam negeri terlindungi dengan baik.

“Kami mengapresiasi apa yang dilakukan PLN dengan memberikan konpensasi kepada pelanggannya,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Veri Anggriono, usai pertemuan antara Kemendag, PLN, BPKN, YLKI dan Kementerian ESDM di kantor Kemendag beberapa waktu lalu.

Pertemuan tersebut digelar menyusul adanya pengaduan konsumen atas pemadaman listrik berkepanjangan hari Minggu (4/8). Kemendag pun telah meminta PLN untuk menyikapi permasalahan tersebut, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen.

“Pertemuan ini menjadi momentum yang penting sebagai wujud nyata kepedulian negara untuk melindungi konsumen dan mengantisipasi agar kejadian yang sama tidak terulang lagi di lain kesempatan. Selain itu, hal ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam memenuhi hak-hak konsumen,” jelas Veri.

Dia menyebutkan bahwa pemadaman listrik tersebut telah menyebabkan aktivitas warga menjadi terganggu dan menimbulkan kerugian. Namun demikian, Kemendag mengapresiasi PLN yang bertanggung jawab terhadap konsumen terdampak pemadaman dengan memberikan kompensasi.

“Kebijakan PLN dengan memberikan konpensasi atas kerugian yang dialami akibat pemadaman membuktikan bahwa hak-hak konsumen di dalam negeri terlindungi dengan baik,” tegasnya.

Sepeti dilaporkan sebelumnya, PLN akan memberikan kompensasi sesuai deklarasi tingkat mutu pelayanan (TMP) dengan indikator lama gangguan. Kompensasi akan diberikan sebesar 35 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen golongan tarif adjustment dan sebesar 20 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (non-adjustment).

Penerapan ini diberlakukan untuk rekening bulan berikutnya. Khusus untuk prabayar, pengurangan tagihan disetarakan dengan pengurangan tagihan untuk tarif listrik reguler. Pemberian kompensasi akan diberikan pada saat pelanggan memberi token berikutnya (prabayar).

Saat ini, PLN sedang menghitung besaran kompensasi yang akan diberikan kepada konsumen. Sementara untuk pelanggan premium, PLN akan memberikan kompensasi sesuai service level agreement (SLA) yang telah telah ditentukan.

Sementara itu, Direktur Regional Jawa Bagian Barat PLN, Haryanto, menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan kompensasi berkisar Rp 865 miliar kepada kurang lebih 22 juta pelanggan yang ada di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Kompensasi tersebut akan dibayarkan mulai 1 September 2019 dengan mekanisme pengurangan dari jumlah yang biasanya dibayarkan setiap bulannya.

“Saat ini, kami sedang menghitung besaran konpensasi yang bisa diperoleh masing-masing pelanggan. Yang pasti semua pelanggan akan mendapatkan dana konpensasi tersebut,” ujar Haryanto.

Perhitungan mudahnya adalah jika kita membayar sejumlah uang, maka dikurangi dengan kompensasi yang diterima. Begitu juga terhadap pelanggan pra bayar, di mana saat membeli token akan diberikan 2 kode nomor yaitu 1. kode nomor atas jumlah kwh yang dibeli dan 2. kode nomor untuk mendapatkan pulsa listrik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here