Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan. (Petrominer/Fachry Latief)

Jakarta, Petrominer – Pemerintah terus melakukan berbagai pembenahan di sektor energi dan mineral guna mewujudkan ketahanan energi nasional di masa mendatang. Langkah dan arah kebijakan yang tengah ditempuh di antaranya adalah menjadikan sumber energi sebagai modal pembangunan.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, bahan bakar minyak (BBM) sebagai sumber energi fosil sudah tidak bisa dipakai sebagai penopang utama dalam ketersediaan sumber energi pada jangka waktu panjang. Untuk itu, diperlukan cara-cara strategis untuk memanfaatkan sumber daya alam Indonesia.

“Masih ada 50 persen orang yang berprespektif sentimental beranggapan bahwa Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam. Memang, dulu Blok Rokan di Riau produksinya bisa lebih dari satu juta barel sehari,” kata Jonan ketika tampil dalam acara Pertamina Energy Forum 2018, Kamis (29/11).

Dia menjelaskan energi fosil akan mengalami sifat ilmiah, yakni tidak bisa diperbarui sehingga menyebabkan cadangan energi fosil terus menurun dari tahun ke tahun. Untuk menyiasati permasalahan tersebut, Pemerintah mencari cara-cara strategis yang realistis dengan kondisi sumber daya alam Indonesia.

Begitu pula dengan potensi batubara Indonesia yang cukup besar. Ini bisa menghasilkan nilai tambah yang luar biasa jika mampu melakukan hilirisasi. Namun, hal tersebut belum dijalankan optimal oleh para perusahaan tambang.

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah berinisiatif untuk mendorong pemanfaatan batubara yang diubah menjadi gas atau bahan bakar cair (Coal to Dimethyl Ether/DME). Ini adalah konversi batu bara yang diubah melalui proses kimiawi. DME bisa digunakan sebagai pengganti Liquified Petroleum Gas (LPG).

Jonan menilai pemanfaatan batubara akan mengurangi penggunaan LPG. Apalagi saat ini, tingkat konsumsi LPG di Indonesia cukup tinggi, sehingga dibutuhkan impor LPG. Sebagai gambaran, konsumsi LPG Indonesia sekitar 6,7 – 6,8 juta ton per tahun. Sementara, sebanyak 70 persen LPG atau sekitar 4,5 juta (ton) diperoleh dari impor.

“Nilai impor itu sekitar US$ 3 miliar atau setara Rp 50 triliun,” paparnya.

Kenapa Indonesia impor LPG? Menurut Jonan, karena komponen gas yang dihasilkan di Indonesia unsurnya tak memenuhi dalam pembuatan LPG. Banyak dari sumur-sumur gas di Indonesia yang menghasilkan gas kering, sehingga komponen C3-C4 sangat tipis. Ini tidak bisa dibuat LPG.

Apresiasi Kepada Pertamina

Dalam kesempatan itu, Menteri ESDM menyampaikan apresiasi kepada PT Pertamina (Persero) karena sudah kerjasama dengan PT Bukit Asam Tbk. untuk memproduksi DME di Indonesia.

Seperti diketahui, Pertamina dan Bukit Asam telah menandatangani kerjasama pengembangan DME di Indonesia dan menggandeng perusahaan asal Amerika Serikat (AS) Air Products. Kerjasama ini bertujuan untuk peningkatan nilai tambah batubara Indonesia, yakni melalui gasifikasi menjadi DME dan synthetic natural gas (SNG).

“Kerjasama tersebut merupakan langkah strategis bagi semua pihak, untuk meningkatkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional. Pabrik gasifikasi batubara ini adalah proyek yang sangat strategis secara nasional,” ujar Jonan.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here