Jakarta, Petrominer – Indonesian Resourcess Studies (IRESS) menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membesarkan PT Pertamina (Persero) guna memperoleh status world class. Janji tersebut disampaikan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014 lalu.

“Presiden Jokowi pernah berjanji akan membesarkan Pertamina guna memperoleh status world class, mampu mengungguli Petronas dan dapat bersaing secara global. Ternyata janji kampanye tersebut hanya utopia. Jangankan memberi tambahan modal atau berbagai dukungan kebijakan guna mewujudkan janji-janji tersebut, Pemerintah justru memberatkan keuangan Pertamina melalui kewajiban signature bonus yang harus dibayar di depan untuk pengelolaan blok-blok migas yang kontraknya berakhir,” ujar Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara, Kamis (24/1).

Selain itu, ujar Marwan, sejak tahun 2016 Pertamina pun telah dibebani dengan tugas-tugas public service obligation (PSO) berupa beban biaya penjualan premium, solar dan gas LPG 3kg yang harus dijual di bawah harga keekonomian dan kebijakan BBM satu harga di seluruh Indonesia. Bahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 43/2018, Pemerintah pun membatalkan kebijakan BBM yang pro lingkungan dan hemat subsidi, dengan mewajibkan Pertamina menyalurkan premium di Jawa, Madura, dan Bali, yang sebelumnya telah dibatasi.

“Berbagai kewajiban PSO guna pencitraan politik, yang seharusnya menjadi tanggungan Pemerintah melalui APBN, pada tahun 2017 telah membebani Pertamina lebih dari Rp 20 triliun,” jelasnya.

Beban yang sama diperkirakan harus ditanggung Pertamina tahun 2018. Dengan beban keuangan yang demikian berat, maka tak heran jika Pertamina harus membuat hutang baru melalui penerbitan global bond guna membayar signature bonus untuk mengelola blok Rokan di Riau.

Lihat juga: Batalkan Kewajiban Signature Bonus Terhadap Pertamina!

Menurut Marwan, kebijakan populis dan inkonstitusional pemerintah tersebut kontradiktif dan menjadi ironi bagi cita-cita membesarkan Pertamina seperti janji kampanye Presiden Jokowi tahun 2014.

“Kebijakan yang inkonstitusional dan sarat politik pencitraan telah menghasilkan Pertamina harus menanggung hutang semakin membubung di tengah kondisi keuntungan yang terus menurun. Sikap Presiden Jokowi yang tidak konsisten dengan visi dan misi awal sebelum memerintah, serta kerap melanggar konstitusi dan sejumlah peraturan ini, justru menghasilkan korporasi yang semakin kerdil dan dapat mengarah kepada kebangkrutan,” tegasnya.

Rakyat sangat berkepentingan agar negara memiliki BUMN energi yang kuat dan terus berkembang guna menjamin ketahanan energi nasional yang berkelanjutan. Dengan kinerja keuangan yang terus menurun akibat kebijakan yang bermasalah, kepentingan tersebut mustahil tercapai.

Oleh sebab itu, ujar Marwan, karena memang mengacu pada Permen ESDM No 30/2017 yang inkonstitusional, pemberlakuan signature bonus terhadap Pertamina harus dibatalkan. Selain itu, semua bentuk PSO yang menimbulkan beban finansial bagi Pertamina, sesuai peraturan yang berlaku (minimal UU BUMN), juga harus dikoreksi melalui alokasi dana subsidi yang harus ditanggung negara di APBN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here