Jakarta, Petrominer – Indonesia berpeluang menghemat lebih dari 100 miliar liter bensin dan menghindari 170 juta ton emisi karbon pada tahun 2040 dengan percepatan adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Untuk itu, Pemerintah diminta melakuan perbaikan kebijakan yang lebih mendukung transisi ke kendaraan listrik, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat.
Hal ini terungkap dalam laporan Rocky Mountain Institute (RMI) berjudul “Transforming Indonesia’s Transportation: Accelerating EV Adoption for Two- and Four-Wheelers,” yang diperoleh PETROMINER, Selasa (11/11).
Berdasarkan skenario adopsi tinggi dalam laporan tersebut, Indonesia dapat mencapai penetrasi pasar kendaraan listrik roda dua 100 persen dan roda empat 75 persen pada tahun 2040. Jika terealisasi, tak hanya penghematan bensin dan emisi seperti yang telah disebutkan, produksi dan transisi ke kendaraan listrik juga menjanjikan potensi 500 ribu tambahan lapangan kerja. Hal ini seiring terbangunnya rantai pasok di dalam negeri.
Indonesia sendiri telah menargetkan pertumbuhan elektrifikasi kendaraan roda dua hingga 13 juta dan roda empat 2 juta pada tahun 2040. Namun per Januari hingga September 2025, realisasi motor listrik masih rendah dengan total 16.586 motor. Sedangkan tren untuk mobil listrik semakin meningkat dengan 55.225 mobil.
Meski begitu, ini bisa menjadi modal yang cukup bagus untuk mencapai target tersebut. Hal ini berkaca pada kebijakan yang mendukung EV, syarat perdagangan yang menguntungkan, cadangan nikel melimpah, hingga berbagai inisiatif dan proyek uji coba yang terus tumbuh.
“Pertanyaannya bukan lah apakah Indonesia akan mengelektrifikasi sektor transportasinya, tapi seberapa cepat ini terjadi. Langkah yang diambil Indonesia saat ini, baik oleh pemerintah maupun swasta, akan memastikan seberapa cepat Indonesia merasakan manfaat elektrifikasi transportasi dan apakah Indonesia dapat menjadi pemimpin transisi energi global,” kata Wini Rizkiningayu, Principal RMI.
Laporan RMI ini juga menekankan bahwa transisi menyeluruh dan cepat ke EV sangat penting untuk melindungi perekonomian dan kesehatan masyarakat Indonesia.
Di Jakarta saja, sektor transportasi menyumbang 143 ribu ton polusi udara setiap tahunnya, yang menyebabkan lebih dari 10 ribu kematian dini dan 5 ribu kasus rawat inap setiap tahun, serta kerugian ekonomi hampir Rp 49 triliun per tahun. Selain itu, konsumsi bensin untuk transportasi telah melonjak lebih dari 30 persen dalam dekade terakhir menjadi 670 ribu barel per hari (bph). Tentunya, ini menguras anggaran negara melalui subsidi dan impor yang mahal.
4 Isu Kritis
Untuk mempercepat transisi ke EV, Indonesia harus memprioritaskan intervensi ke empat isu kritis, yakni kebijakan, keuangan, adopsi teknologi, dan keterlibatan perusahaan dan masyarakat, dengan tahapan yang jelas.
Dalam jangka pendek, Pemerintah perlu menyediakan insentif untuk memangkas biaya EV dan mempercepat investasi. Misalnya, memperpanjang insentif dan pembebasan bagi kendaraan komersil seperti ojek dan jasa pengiriman, menyediakan pinjaman dengan bunga rendah dan tenor yang panjang, hingga bekerja sama dengan perusahaan untuk mengidentifikasi jenis EV yang sesuai kebutuhan pasar berikut stasiun pengisian daya.
Sementara dalam jangka menengah dan panjang, seiring semakin matangnya pasar, Indonesia perlu meningkatkan upaya mendorong adopsi EV yang lebih besar untuk ekosistem EV yang lebih kuat dan mampu menopang pertumbuhan. Pemerintah dapat memperkenalkan mandat elektrifikasi kendaraan bermotor, menyediakan insentif pembelian dalam lima tahun ke depan, dan bekerja sama dengan lembaga keuangan swasta untuk membangun produk blended finance agar pembiayaan EV terus tumbuh.
Tidak hanya itu, Indonesia sebaiknya membangun pasar EV bekas untuk mengurangi risiko, serta membangun pendekatan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mempercepat pengembangan stasiun pengisian daya.
Kampanye kesadaran konsumen di tingkat nasional juga perlu dilakukan untuk menyoroti penghematan biaya dan manfaat kesehatan, guna meningkatkan permintaan kendaraan listrik. Terlebih, laporan RMI mengungkapkan biaya kepemilikan (TCO) kendaraan listrik roda dua saat ini sudah 34 persen lebih rendah dari kendaraan BBM, dan bahkan 60 persen lebih murah pada tahun 2040. Untuk EV roda empat, biaya kepemilikannya diperkirakan 20 persen lebih rendah dibandingkan kendaraan BBM.
“Untuk merealisasikan transisi ke EV di Indonesia, kita perlu memastikan ketersediaan EV dalam harga yang terjangkau, juga menyediakan infrastruktur yang bagus dan kendaraan yang berkualitas. Ini akan berdampak positif pada kualitas udara, mengurangi emisi karbon, dan memberikan manfaat ekonomi ke masyarakat luas,” tutur Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Tinggalkan Balasan