Menteri ESDM Ignasius Jonan memberi ucapan selamat kepada para pejabat di lingkungan Kementerian ESDM yang baru saja dilantik. Ada 37 Pejabat yang dilantik, terdiri dari 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 19 Pejabat Administrator (Eselon III), 17 Pejabat Pengawas (Eselon IV).

Jakarta, Petrominer – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, berpesan kepada Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian ESDM agar menjaga netralitasnya menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum bulan April 2019 nanti.

“Kita akan menjelang pemilu, semua aparatur sipil negara itu memiliki hak pilih, saya minta sikapnya tetap netral,” ujar Jonan usai melantik 37 pejabat di lingkungan Kementerian ESDM, Senin (14/1).

Untuk menjaga netralitas tersebut, Jonan pun minta para ASN di lingkungan Kementerian ESDM untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar sikap netral aparatur sipil negara. ASN yang melanggar sikap tersebut terancam dikenai sanksi hingga tindak pidana.

“Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang melanggar sikap netral aparatur sipil negara,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Jonan juga meminta agar para ASN dapat bekerja lebih pro aktif, jangan hanya menunggu perintah, tapi harus terus berinisiatif melahirkan inisiatif-inisiatif baru.

“Saya tetap menyarankan apa yang harus dilakukan oleh ASN adalah menerbitkan peraturan perundang-undangan serta tata kelola yang baik, dan bekerjalah secara pro aktif, jadi tidak hanya menunggu, tapi kita mengeluarkan inisiatif-inisiatif yang baru atau keinginan-keinginan untuk bisa bekerja lebih baik,” jelasnya.

Menurut Jonan, seorang birokrat biasanya bekerja karena dua arah. Pertama karena arahan pimpinan, dan kedua karena kebutuhan masyarakat. Hal seperti itu seharusnya bisa dilakukan dua arah.

“Kalau kita bisa bekerja membantu masyarakat lebih baik, mudah-mudahan kehidupan bangsa dan negara akan membaik dan lebih cepat,” ujarnya.

Sebelum menutup arahannya, Jonan meminta agar dalam setiap pengambilan keputusan, selain menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum, juga menggunakan akal sehatnya, dalam setiap mengambil keputusan agar dapat dipertanggung jawabkan secara logis.

“Bekerja itu disamping menggunakan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan, juga gunakanlah akal sehat,” tegasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here