Jakarta, Petrominer – Pemerintah diingatkan bahwa Tim Reformasi Tata Kelola Migas, yang dibentuk Presiden Joko Widodo tahun 2015, telah merekomendasikan penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium. Rekomendasi tersebut diserahkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan diterima langsung oleh Menteri ESDM saat itu, Sudirman Said.
“Sebelum berakhirnya masa kerja, Tim memberikan rekomendasi. Selain tentang pembubaran Petral, Tim juga merekomendasikan penghapusan Premium. Mestinya, pada akhir tahun 2017 ini Premium sudah tidak ada lagi di pasaran,” ujar Mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Fahmy Radhi, ketika dihubungi, Kamis (24/8).
Menutut Fahmy, Premium memang menjadi sasaran utama mafia migas. Pasalnya, BBM jenis ini sudah lama tidak dijual di pasar internasional, sehingga tidak memiliki harga patokan. Karena tidak ada di pasar internasional itu pula, maka untuk pengadaan Premium, Pertamina harus mem-blending BBM RON 92, sehingga harga pokoknya menjadi sangat tinggi.
“Cara blending tersebut menjadikan Premium sasaran empuk mafia migas dalam berburu rente. Mereka melakukan mark up, sehingga Pemerintah membeli Premium dengan harga sangat mahal. Agar harganya terjangkau, Pemerintah memberikan subsidi. Sehingga sesungguhnya, Pemerintah harus menanggung kerugian,” katanya.
Parahnya lagi, lanjut Fahmy, Premium yang disubsidi tersebut diselundupkan lagi ke Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Dengan demikian, dana APBN yang dipergunakan untuk subsidi tersebut telah dirampok oleh mafia migas dengan cara berlapis-lapis.
Menurut Fahmy, sebenarnya tak sulit bagi Pemerintah untuk menghapus Premium. Dia mencontohkan rekomendasi lain, yakni terkait pembubaran Petral yang juga bisa dilakukan melalui endors Presiden Jokowi.
“Mestinya, Premium juga bisa,” tegasnya.
Penghapusan Premium itu sendiri, menurut Fahmy, tidak akan berdampak terhadap aspek sosial ekonomi. Apalagi sebelum memberikan rekomendasi, Tim Reformasi Tata Kelola Migas juga telah melakukan kajian. Hasilnya, penghapusan Premium tidak akan berpengaruh terhadap masalah sosial ekonomi. Pasalnya, penghapusan BBM RON 88 tersebut tidak akan mempengaruhi tingkat inflasi. Hal ini berbeda, jika yang dihapus adalah Solar, yang memang banyak dipergunakan untuk transportasi dan nelayan.
“Jadi, penghapusan Premium sama sekali tidak masalah. Apalagi, sekarang Pertamina sudah mengeluarkan Pertalite,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi Nasional (Hiswana Migas) wilayah DKI Jakarta, Jabar, Banten Juan Tarigan mengatakan akan tunduk pada keputusan Pemerintah jika nantinya Premium dihapus total. “Kita oke saja karena murni bisnis,” kata Juan.
Namun sejauh ini, Juan mengaku belum ada sinyal, baik dari Pemerintah maupun Pertamina untuk mengurangi dan menghapus Premium. Memang, saat ini banyak SPBU tidak menjual Premium dan itu seolah-olah menunjukkan pembatasan penjualan. Padahal, berkurangnya Premium semata-mata murni karena analisis bisnis.
“Tidak semua SPBU bisa menjual semua varian BBM. Tentu SPBU akan memilih mana BBM yang paling laris. Saat ini, masyarakat cenderung memilih Pertalite ketimbang Premium,” terangnya.
Juan menilai, khusus SPBU yang dikelola penuh oleh individu (DODO) dan dikelola individu dan Pertamina (CODO) pasti akan memilih jenis BBM yang dijual. Sedangkan SPBU yang dikelola penuh Pertamina (COCO) tentu mengutamakan pelayanan untuk menyediakan seluruh jenis BBM. Namun, Pertamina tidak mungkin membiarkan seluruh SPBU dalam satu wilayah meniadakan Premium.
Tinggalkan Balasan