Masalah pengelolaan sampah harus ditangani oleh pihak-pihak yang berkompeten dengan sampah sehingga hasilnya memuaskan. (Petrominer/Pris)

Jakarta, Petrominer – Pengelolaan sampah di Indonesia perlu dipacu secara cepat dan tepat. Apalagi, volume sampah yang dihasilkan masyarakat di kota-kota besar meningkat cukup pesat setiap harinya. Ini pun kerap menjadi masalah bagi sektor lingkungan hidup.

Ketua Indonesia Solid Waste Association (InSWA), Sri Bebassari, menyebutkan bahwa penanganan masalah sampah berkaitan erat dengan masalah lingkungan hidup. Jika kondisi lingkungan bersih dan sehat, maka akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Jika masyarakat sehat, maka anggaran untuk sektor kesehatan juga menjadi berkurang.

“Padahal, sektor kesehatan merupakan salah satu pos pengeluaran terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beragam upaya pun telah ditempuh untuk menekan pengeluaran di sektor kesehatan, salah satunya dengan menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat,” ujar Sri dalam pernyataan tertulis yang diterima Petrominer, Sabtu (23/11).

Karena itu, menurutnya, jasa pengelolaan sampah merupakan suatu investasi yang harus diterapkan. Lihat saja mengapa kita mau membayar biaya yang cukup mahal untuk menginap di hotel. Salah satunya adalah kondisinya kamar dan toiletnya yang bagus dan nyaman, paparnya.

Malahan, sejumlah pihak menyebutkan bahwa selain sebagai investasi, pengelolaan sampah juga harus dilihat sebagai suatu kedaruratan. Hal itu mengacu dari problem sampah di kota Bandung dan tertutupnya permukaan kali di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Begitu juga di Jakarta dimana sampah masih menjadi penyebab utama masalah banjir.

“Kegiatan pengelolaan sampah untuk kota-kota besar seperti Jakarta sudah dalam kondisi darurat. Apalagi Jakarta tidak memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA),” tegas Sri.

Dia juga menyatakan kalau biaya untuk penanganan masalah sampah cukup tinggi dan ini juga berlaku di negara-negara maju dalam menerapkan pengelolaan sampah. Perhitungan dana yang dibutuhkan bergantung pada volume sampah yang akan diolah dan teknologi yang diterapkan.

Untuk mengatasi tingginya biaya pengelolaan sampah, Sri merujuk kebijakan yang dilakukan negara-negara seperti Singapura dan Jepang, di mana warganya membayar iuran untuk pengelolaan sampah.

“Di Singapura, satu rumah tangga membayar sekitar Rp 200 ribu setiap bulan, maka tidak heran sampah bisa dikelola dengan sangat baik. hal ini juga bisa diterapkan di kota-kota besar di Indonesia,” jelasnya.

Sri juga mengingatkan kalau masalah pengelolaan sampah harus ditangani oleh pihak-pihak yang berkompeten dengan sampah sehingga hasilnya memuaskan. Jangan sampai ada pihak yang baru memiliki sedikit pengetahuan soal sampah tapi sudah bicara seolah-olah sangat paham soal sampah.

“Masalah ini harus ditangani oleh pihak yang sangat kompeten karena soal sampah itu cukup rumit,” ujarnya.

Menurut wanita yang sudah puluhan tahun bergelut dengan masalah sampah ini, keberhasilan penanganan masalah sampah juga akan berdampak positif bagi sektor lainnya. Contohnya, pengelolaan sampah itu bisa dijadikan bahan bakar bagi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) serta pupuk kompos untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.

“Jadi, benefit yang ditimbulkan dari pengelolaan limbah sampah juga bisa dirasakan sektor lainnya,” jelasnya.

Sebagai salah satu anggota tim dalam pembuatan feasibility study penerapan PLTSa, Sri menilai PLTSa cocok untuk diterapkan di Indonesia sebagai salah satu alternatif sumber energi. Apalagi saat ini, Pemerintah terus berupaya mencari sumber energi baru dan terbarukan (EBT) guna menjadi alternatif dari penggunaan sumber energi yang selama ini sebagian besar berasal dari minyak bumi. Kemunculan sumber energi baru diyakini bisa mengatasi ketergantungan Indonesia atas impor minyak bumi yang masih tinggi.

Jika menilik masalah upaya minimalisasi ketergantungan pada minyak bumi, Pemerintah melalui PT PLN (Persero) telah mempersiapkan diri mencapai bauran EBT sebesar 23 persen pada tahun 2025 mendatang. Jika EBT yang menggunakan sampah digunakan, maka sekaligus dapat menyelesaikan persoalan sampah tersebut.

Pengolahan sampah di PLTU Pesanggrahan Bali.

Lima Aspek

Menurut Sri, ada lima aspek yang harus dipenuhi dalam pengelolaan sampah agar bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Pertama adalah aspek hukum. Terkait hal ini, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang No 18 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah

Kedua, aspek kelembagaan. Dalam hal ini adalah langkah konkret yang diterapkan dalam pelaksanaan undang-undang pengelolaan sampah mulai dari kementerian hingga tingkat RT.

Ketiga, aspek pendanaan. Mengelola sampah memang tidak murah. Sri mengakui ada biaya yang bisa dihitung berapa rupiah seharusnya APBN dan APBD menganggarkan dana untuk pengelolaan sampah, termasuk biaya yang harus dikeluarkan setiap rumah tangga.

Keempat, aspek sosial budaya. Dalam aspek ini, Sri meminta budaya bersih harus dimulai sejak dini oleh masyarakat. Kebiasaan membuang sampah sembarangan harus dihilangkan. Untuk mengubah prilaku masyarakat ini, perlu dibuatkan dulu aturannya,

Dan aspek kelima adalah aspek teknologi. Aspek teknologi ini bisa dibagi menjadi teknologi pengelolaan sampah jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Sri menjelaskan bahwa aspek teknologi bisa menghasilkan efek samping yang berdampak pada sektor lainnya. Efek samping yang ditimbulkan dari kegiataan pengelolaan limbah sampah itu juga bergantung pada teknologi yang digunakan.

Jika mengacu pada peta jalan pengelolaan sampah di ibukota Jakarta periode 2019-2024, ada sejumlah strategi utama dalam menangani masalah sampah di Jakarta. Strategi utama yang diterapkan adalah pengolahan sampah di kawasan mandiri/komersial dan pasar; pembangunan dan pengoperasian TPS 3R, pembangunan dan pengoperasian ITF, pembangunan dan pengoperasian Jakarta Recycling Center. Selain itu, ada juga strategi berupa optimalisasi penggunaan kompos skala rumah tangga dalam pengurangan sampah dari sumbernya dengan pembinaan dan pengawasan yang komprehensif.

Terkait kegiatan pengelolaan sampah di Jakarta, Sri menyatakan kalau kegiatan itu bisa saja dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta ataupun pihak swasta. Bisa saja dilakukan oleh Pemda atau Pemda sebagai regulator dan swasta selaku operatornya.

“Yang terpenting, kegiatan pengelolaan sampah itu dilakukan secara transparan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.

Salah satu bank sampah di Tarakan, Kalimantan Utara, sukses mengolah sampah organik menjadi kompos untuk dijual ke masyarakat. (Petrominer/Pris)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here