Lahan bekas tambang timah di Bangka Belitung.

Jakarta, Petrominer – Pemerintah akan melakukan pemblokiran terhadap 2.509 pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Mereka tidak akan mendapat layanan publik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Alasannya, mereka masih mempunyai tunggakan kewajiban ke negara.

Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Ariyono, pemblokiran terhadap IUP, baik yang bertatus clean and clear (CnC), Non-CnC maupun yang SK-nya berakhir itu untuk membatasi gerak para pemegang IUP. Salah satu dampak pemblokiran adalah tidak bisa mendapatkan izin ekspor atau impor serta menjual hasil tambangnya.

Rencana tentang pemblokiran tersebut disampaikan Bambang usai mengikuti rapat koordinasi penataan IUP di Gedung KPK, Rabu (6/12). Upaya pemblokiran tersebut juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ditjen Perhubungan laut Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga Ombudsman.

“Itu rencananya akan kami blok,” kata Bambang.

Data Kementerian ESDM mencatat hingga saat ini dari 9.353 IUP, sebanyak 6.565 IUP sudah CnC. Sisanya yakni 2.509 IUP masih Non-CnC.

Dari 2.509 IUP yang Non-CnC itu, Kalimantan Selatan menjadi provinsi yang paling banyak, hingga mencapai sebesar 343 IUP. Kemudian Jawa Barat sebanyak 289 IUP, dan Kalimantan Timur sebanyak 244 IUP.

Sampai saat ini, masih terdapat IUP bermasalah seperti masih banyaknya izin tambang yang masuk ke dalam kawasan hutan konservasi dan hutan lindung tanpa praktik underground mining. Belum tuntasnya penyelesaian piutang PNBP sekitar Rp. 3,83 triliun (September 2017) oleh pelaku usaha minerba, dan ribuan IUP yang terindikasi tidak membayar jaminan reklamasi dan paska-tambang, Selain itu, terdapat 3078 IUP yang SK-nya berakhir, dan 2509 IUP yang berstatus Non-CnC.

Cederai Hak Negara

Dalam kesempatan itu, Dirjen AHU Kemenkumham, Fredi Haris, menyatakan bahwa kacaunya IUP telah mencederai hak-hak negara. Dia mengaku sudah lama sadar ada hak negara di balik penunggakan IUP.

“Kami siap memblokir,” kata Fredi.

Sementara Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan, kekisruhan IUP ini juga disebabkan oleh data yang tak terintegrasi satu sama lain. Mulai dari berbagi data pertambangan, perusahaan, dan beneficial ownershipnya. Selanjutnya, data tersebut akan dibenahi dan dibakukan dalam satu peta informasi.

“Selanjutnya kami akan bakukan data satu peta informasi, kami keroyok untuk membenahi ini,” kata Pahala.

Menurutnya, ada lima kesimpulan yang akan ditindaklanjuti. Pertama, penataan IUP akan diselesaikan berbasis propinsi. Rekomendasi IUP yang sudah terlambat akan diselesaikan oleh tim bersama. Berdasarkan catatan yang ada, rekomendasi IUP yang sudah terlambat sebanyak 130 di Kalimantan Selatan, 8 di Aceh, dan 17 di Jawa Barat.

Kedua, untuk Surat Keputusan yang sudah habis dan Non-CnC, per 31 Desember mendatang secara serentak akan dihentikan pelayanan ekspor impornya oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Bagi entitas yang bermasalah atau ada kewajiban, kedua direktorat ini akan saling berbagi informasi.

Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan turun ke propinsi untuk menyelesaikan IUP yang Non-CnC, tumpang tindih, atau sengketa.

Kesimpulan terakhir adalah akan ada klarifikasi untuk tagihan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Menurut catatan, ada Rp 4,3 triliun yang masih belum dibayar.

“Klarifikasi tunggakan ini akan diselesaikan bersama. Bagi perusahaan yang sudah tidak beroperasi tidak mengugurkan kewajibannya. Untuk perusahaan yang berganti nama guna menghindari kewajiban, akan dilacak siapa beneficial ownershipnya,” jelas Pahala.

Korsup Minerba merupakan bagian dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GN-PSDA) yang diinisasi oleh KPK bersama dengan 34 Kementerian/Lembaga dideklarasikan pada 6 Juni 2014. Pelaksanaannya telah digelar sepanjang tahun 2014-2017 di 31 provinsi di seluruh Indonesia, dengan menitikberatkan pada lima permasalahan utama. Yaitu penataan IUP, pelaksanaan kewajiban keuangan, pengawasan produksi pertambangan, pengawasan penjualan dan pengapalan hasil tambang, serta pengolahan dan pemurnian hasil tambang.

Sejumlah capaian pun telah dihasilkan dari pelaksanaan Korsup Minerba, di antaranya, peningkatan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) pada sektor minerba tahun 2014 sebesar Rp 10 triliun; pencabutan/pengakhiran sekitar 2.500-an IUP di 31 provinsi; serta 9 perusahaan Kontrak Karya (KK) dan 50 perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) telah menandatangani naskah amandemen renegosiasi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here