Jakarta, Petrominer — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyusun empat macam insentif untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi di hulu minyak dan gas bumi (migas). Ini merupakan hasil seleksi dari berbagai usulan insentif yang masuk ke Kementerian ESDM sejak awal tahun ini.

Pemberian insentif ini diharapkan bisa membuat para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lebih bersemangat lagi melakukan kegiatan eksplorasi untuk menambah cadangan migas nasional. Langkah ini diharapkan juga bisa menambah produksi migas secara signifikan pada tahun 2025 mendatang.

“Insentif itu diharapkan akan mempercepat onstream sehingga ada penambahan produksi hingga 700.000 BOEPD pada 2025,” Direktur Minyak dan Gas, Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, Selasa (26/4).

Wiratmaja menjelaskan, ada beberapa insentif yang sedang serius digodok pemerintah untuk menstimulus para KKKS supaya melakukan kegiatan eksplorasi. Seperti insentif tentang perpajakan. Usulan pajak ini masih terus didiskusikan di Kementerian Keuangan.

“Misalkan masa eksplorasi tidak kena pajak, pajak PBB, pajak impor, pajak barang peralatan. Karena kegiatan eksplorasi itu case out. Belum bisa menghasilkan uang sama sekali. Itu salah satu contoh,” jelas Wirat.

Insentif kedua adalah terkait dengan bagi hasil antara KKKS dengan negara. Salah satunya adalah penerpan bagi hasil yang dinamis yakni mengkuti harga minyak dunia (dynamic split), sliding scale, dan lain-lain. Namun, jika memang ini dilakukan, pasti akan ada pengaruh, yang berpotensi mengubah beberapa ketentuan dalam kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC).

Insentif ketiga adalah penerapan pembiayaan eksplorasi dengan country basis. Di mana, biaya eksplorasi di satu wilayah kerja (WK) bisa ditutupi dari hasil produksi di WK lain yang dikelola oleh perusahaan migas sama.

“Contohnya Total. Perusahaan ini punya (Blok) Mahakam, tapi juga punya blok eksplorasi di Papua. Total bisa mengajukan usulan agar biaya ngebor di Papua bisa diganti dari hasil produksi di Mahakam. Tapi ini belum keputusan karena masih usulan,” jelas Dirjen Migas.

Insentif lainnya adalah terkait perpanjangan masa eksplorasi, yang sebelumnya sudah diajukan oleh Indonesian Petroleum Association (IPA). Di dalam insentif tersebut, KKKS bisa memperpanjang masa eksplorasi yang biasanya berjangka waktu 10 tahun jika memang belum ditemukan cadangan minyak dari hasil eksplorasi itu.

“Karena harga minyak lagi rendah, mereka tidak punya uang untuk eksplorasi. Sehingga, mereka bisa menghentikan eksplorasinya sementara dan bisa mengalihkan kegiatan ke hal lain di saat itu, namun masa eksplorasi tidak diutak-atik. Istilahnya ada extension,” papar Wiratmaja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here