PLTB Sidrap I dengan kapasitas 75 MW.

Jakarta, Petrominer – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya meningkatkan porsi pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi 48 persen atau 19.899 megawatt (MW). Hal ini bakal dituangkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun 2021-2030.

Menurut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Rida Mulyana, porsi EBT tersebut meningkat dibandingkan RUPTL 2019-2028 yang masih di kisaran 30 persen. Berdasarkan draf RUPTL 2021-2030, dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, target penambahan pembangkit mencapai 40.967 megawatt (MW) atau 41 gigawatt (GW).

“Kami ingin RUPTL yang sedang disusun saat ini adalah RUPTL yang greener atau lebih hijau. Dalam artian, porsi EBT lebih baik dibandingkan versi RUPTL sebelumnya. RUPTL yang ada saat ini (2019-2028) hanya merencanakan 30 persen EBT. Sementara yang kita susun saat ini minimum 48 persen,” tegas Rida dalam konferensi pers terkait ketenagalistrika yang dilakukan secara daring, Jum’at (4/6).

Perbandingan porsi pembangkit.

Dia menjelaskan, penyusunan RUPTL ini sejalan dengan target bauran EBT sebesar 23 persen di tahun 2025. Karena itulah, ada berbagai kebijakan hijau yang terdapat dalam RUPTL 2021-2030 yang masih dalam pembahasan.

Kebijakan tersebut antara lain konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke pembangkit EBT, co-firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara, retirement pembangkit tua, dan relokasi pembangkit ke sistem yang memerlukan.

Sejalan dengan pembahasan RUPTL hijau ini, Ditjen Ketenagalistrikan juga tengah merancang template Net Zero Emission (NZE). Ini merupakan wujud dari realisasi komitmen Presiden Joko Widodo pada COP 21 tahun 2015.

“Kita sedang menyusun program, termasuk regulasinya, bagaimana mengurangi porsi pembangkit (fosil) secara natural. Namun yang menjadi penting juga, bagaimana kita memenuhi demand yang diyakini akan naik serta di sisi lain mengurangi operasional pembangkit batubara dan kemudian menggantikannya. Kita sedang merancang template NZE seperti apa, minimum dari pembangkitan,” jelas Rida.

Sebagaimana diketahui, saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang menyusun dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050, di mana didalamnya terdapat visi mengenai rencana NZE. Untuk mendukung hal tersebut, Ditjen Ketenagalistrikan sedang menyusun perencanaan NZE yang berasal dari sub sektor ketenagalistrikan.

Proyeksi penambahan pembangkit Draf RUPTL 2021-2030.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here