Pembangkit listrik tenaga bayu, salah satu sumber EBT potensial yang terus dikembangkan di Indonesia.

Jakarta, Petrominer – Di awal masa sidang kelima, Komisi VII DPR RI mulai membahas draf Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pun digelar bersama Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).

Pembahasan RUU ini menjadi harapan hadirnya payung hukum yang kuat untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Tentunya, ini demi mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional serta komitmen Indonesia dalam menanggulangi dampak perubahan iklim.

Sejumlah wakil organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Energi Bersih sangat menghargai keterbukaan Komisi VII DPR dalam mengadakan RDPU yang mengakomodir masukan-masukan dari organisasi non-pemerintah. Koalisi Masyarakat Sipil ini berharap bahwa kedepannya usaha meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi akan terus berlangsung dengan semakin banyaknya elemen masyarakat yang diundang untuk hadir dan bersuara dalam RDPU selanjutnya.

Berikut rekomendasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Energi Bersih kepada DPR:

  1. Memfokuskan RUU EBT menjadi RUU Energi Terbarukan untuk memaksimalkan pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari transisi energi yang berkelanjutan dan adil untuk semua.
  2. Mengeluarkan pasal-pasal yang mengatur mengenai ketenaganukliran dan energi baru berbasis fosil dari RUU EBT.
  3. Menunjukkan political will dan keberpihakan untuk memprioritaskan pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan di Indonesia.
  4. Berperan aktif untuk meningkatkan kapasitas para anggotanya dalam memahami isu pembangunan berkelanjutan khususnya perkembangan energi terbarukan dan pentingnya transisi energi berkelanjutan di Indonesia.
  5. Berperan aktif dan mendorong peran pemangku kepentingan lain seperti lembaga keuangan, swasta, BUMN/BUMD, pemerintah daerah serta masyarakat luas untuk mendukung percepatan pengembangan energi terbarukan di Indonesia terakomodir dalam RUU EBT ini.
  6. Membuka lebih lebar ruang partisipasi dan akses informasi bagi publik dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU EBT.

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Energi Bersih terdiri dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Yayasan WWF-Indonesia, 350.org Indonesia, Yayasan Indonesia Cerah, Koaksi Indonesia dan Indonesian Parliamentary Center (IPC).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here