Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif.

Jakarta, Petrominer – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menyatakan Pemerintah tengah menyusun peta jalan (roadmap) demi menghadapi berbagai tantangan serta risiko perubahan iklim di masa mendatang. Ini sebagai salah satu bukti bahwa Pemerintah serius mewujudkan komitmen net zero emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

“Transformasi menuju net zero emission menjadi komitmen bersama kita paling lambat tahun 2060,” ujar Arifin pada diskusi bertajuk Road to COP26: Tekad Generasi Muda Indonesia Mencegah Perubahan Iklim & Mendukung Energi Bersih, yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (7/10).

Dalam mencapai target nol emisi, menurutnya, Pemerintah tengah menerapkan lima prinsip utama. Yaitu peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), pengurangan energi fosil, kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, dan pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS).

“Kami telah menyiapkan peta jalan transisi menuju energi netral mulai tahun 2021 sampai 2060 dengan beberapa startegi kunci,” jelas Arifin.

Di tahun 2021, Pemerintah akan mengeluarkan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden terkait energi baru terbarukan (EBT) dan retirement coal. Dengan begitu, tidak ada lagi tambahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru, kecuali yang sudah berkontrak maupun sudah dalam tahap konstruksi.

Di tahun 2022 akan adanya Undang-Undang EBT dan penggunaan kompor listrik untuk 2 juta rumah tangga per tahun.

Selanjutnya, pembangunan interkoneksi, jaringan listrik pintar (smart grid) dan smart meter akan hadir di tahun 2024.

Di tahun 2025, bauran EBT mencapai 23 persen yang didominasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Pada tahun 2027, Pemerintah akan mulai menghentikan impor LNG.

Memasuki tahun 2030, 42 persen EBT didominasi dari PLTS. Selain itu, jaringan gas bakal menyentuh 10 juta rumah tangga, kendaraan listrik sebanyak 2 juta (mobil) dan 13 juta (motor), penyaluran BBG 300 ribu, pemanfaatan Dymethil Ether dengan penggunaan listrik sebesar 1.548 kWh per kapita.

Di tahun 2031, semua PLTU tahap pertama subcritical akan memasuki pensiun dini.

Di tahun 2035, interkoneksi antar pulau mulai COD, dengan konsumsi listrik sebesar 2.085 kWh per kapita dan bauran EBT mencapai 57 persen yang didominasi PLTS, Hydro dan Panasbumi.

Di tahun 2040, bauran EBT akan mencapai 71 persen dan tidak ada PLT Diesel yang beroperasi, lampu LED 70 persen, tidak ada penjualan motor konvensional, dan konsumsi listrik mencapai 2.847 kWh per kapita.

Lima tahun berikutnya, atau tahun 2045, Pemerintah mewacanakan akan ada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama dan mulai COD.

“Kita juga mempertimbangkan penggunaan energi nuklir yang direncanakan dimulai tahun 2045 dengan kapasitas 35 GW sampai dengan tahun 2060,” ungkap Arifin.

Selanjutnya, bauran EBT diharapkan sudah mencapau 87 persen di tahun 2050 dibarengi dengan tidak melakukan penjualan mobil konvensional dan konsumsi listrik 4.299 kWh per kapita.

Terakhir, pada tahun 2060 bauran EBT telah mencapai 100 persen yang didominasi PLTS dan Hydro serta dibarengi dengan penyaluran jaringan gas sebanyak 23 juta sambungan rumah tangga, kompor listrik 52 juta rumah tangga, penggunaan kendaraan listrik, dan konsumsi listrik menyentuh angka 5.308 kWh per kapita.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here