Jakarta, Petrominer – Konflik geopolitik di Timur Tengah menekan rantai pasok energi global, termasuk suplai minyak mentah (crude) ke Indonesia. Ketergantungan impor membuat harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri ikut terdampak fluktuasi harga minyak dunia. Akibatnya, PT Pertamina (Persero) menjadi pihak yang paling merasakan beban akibat kebijakan pemerintah menjaga harga BBM bersubsidi tidak naik.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan serangkaian bisnis hilir Pertamina jangan hanya dilihat di Jawa atau Sumatera saja. Namun harus keluar ke wilayah-wilayah yang sulit di jangkau seperti di Papua dan wilayah terpencil lainnya. Dari sana akan terlihat peran besar Pertamina terhadap pembangunan NKRI sangat besar.
“Dalam kondisi yang serba sulit baik dari sisi distribusi ataupun dari sisi pengadaan di hulu, Pertamina menjadi yang paling depan. Bahkan di saat terjadi konflik di Timur Tengah yang berlangsung hingga saat ini, Pertamina tetap komitmen untuk menyediakan BBM dan produk energi lainnya di seluruh wilayah di Indonesia,” ungkap Komaidi dalam Webinar Energi Forum Wartawan Sobat Energi (Forwatgi) dengan tema “Stabilitas Harga BBM di Tengah Konflik Geopolitik: Pertamina Dikorbankan?” Rabu (29/4).
Meski Pemerintah mengakui adanya tekanan fiskal akibat kenaikan harga minyak mentah dunia dan pelemahan rupiah, namun tetap memaksakan diri untuk tidak menaikan harga BBM bersubsidi. Padahal, beban untuk menanggung selisih harga minyak yang terus melambung tersebut berasal dari dompet Pertamina.
“Kenaikan harga minyak yang meningkat menekan fiskal negara, hal ini membuat beban ini bergeser dari negara ke Pertamina, harusnya subsidi ditanggung Pemerintah tapi karena fiskal terbatas maka Pertamina yang harus menanggung beban itu,” ucapnya.
Meski nantinya akan ada kompensasi yang diberikan kepada Pertamina, menurut Komaidi, hal ini dinilai kurang sebanding. Karena biasanya pemberian kompensasi Pemerintah kepada Pertamina butuh waktu yang lama. Sementara di saat sulit seperti saat ini Pertamina harus tetap bisa menjaga cashflow.
“Kalau hal ini tidak diperhatikan serius oleh Pemerintah, risiko keberlanjutan Pertamina bisa cukup fatal. Jangan sampai Pertamina tidak mendapatkan perlindungan yang sepadan dengan beban yang diberikan kepadanya,” tegasnya.
Komaidi berharap agar Pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih optimal kepada Pertamina. Dukungan regulasi dan keberpihakan berupa kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kemajuan BUMN ini juga mutlak diperlukan, terlebih pada kondisi geopolitik tak menentu seperti sekarang ini. Dengan begitu, Pertamina bisa kembali berjaya dan dapat meningkatkan produksi migas sehingga porsi impor bisa ditekan.
“Saya berpesan agar Direksi Pertamina berhati-hati menjaga cashflow serta risiko hukum kedepannya apabila rezim pemerintah saat ini sudah tak lagi memimpin. Pasalnya, Pertamina saat ini harus menanggung selisih harga BBM subsidi tanpa instruksi tertulis yang memadai dari Pemerintah,” tegasnya.
ngatakan bahwa jauh sebelum konflik di Timur Tengah saat ini, Indonesia pernah berjaya dan sempat menjadi anggota OPEC. Namun seiring berjalannya waktu dengan kebutuhan konsumsi minyak dan gas yang terus meningkat dan lifting/ produksi di dalam negeri yang terus anjlok memaksa era kejayaan ini runtuh.
Peran Mulia Pertamina
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) I Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Aryo Wibowo, memaparkan Indonesia saat ini harus bergantung pada impor khususnya minyak untuk memenuhi kebutuhan harian yang mencapai sekitar 1,6 juta barel, sementara tingkat produksi minyak nasional kurang dari 600.000 barel per hari.
Tingginya kuota impor ditambah dengan tekanan nilai tukar rupiah akibat konflik geopolitik menjadikan beban biaya yang dikeluarkan Pertamina menjadi sangat tinggi. Hal ini turut diperparah dengan melonjaknya harga minyak mentah dunia yang saat ini rata-rata sebulan terakhir di angka US$ 100 per barel.
“Kondisi saat ini sangat berat. Pertamina harus menanggung selisih kenaikan harga minyak dunia tanpa kompensasi tunai dari Pemerintah. Namun begitulah peran mulia Pertamina sebagai perusahaan negara yang harus menjalani penugasan untuk menjaga pasokan stabilitas BBM nasional,” ungkap Aryo.
Dalam kondisi dunia yang penuh dinamika yang pada akhirnya merembet pada kondisi ekonomi dalam negeri, dia menekankan peran strategis Pertamina untuk menjadi garda terdepan dalam menghadapi setiap krisis. Karena itulah, selayaknya Pertamina mendapat dukungan yang optimal baik dari sisi regulasi tata kelola migas nasional hingga kebijakan untuk tidak terus-terusan melakukan pecah-pecah unit bisnis Pertamina.
“Reintegrasi Pertamina dalam satu ekosistem terpadu dari hulu dan hilir mutlak diperlukan untuk mengembalikan era kejayaan Pertamina seperti masa lalu,” tegasnya.
Menurut Aryo, jika bisnis migas yang dijalankan Pertamina ini dipisah-pisahkan (melalui holding subholding) nanti akan ada transaksi-transaksi yang justru tidak efisien. Karena di saat jual beli atau bertransaksi, mengacu pada harga minyak dunia.
“Padahal itu adalah produk kita sendiri. Ujung-ujungnya harga BBM yang diterima masyarakat tidak bisa murah,” tegasnya.
