Jakarta, Petrominer – Elektrifikasi sektor transportasi berbasis energi terbarukan menjadi salah satu pilar penting untuk menekan emisi karbon dan mencegah kenaikan suhu bumi melebihi 1,5 derajat Celcius. Pasalnya, sektor transportasi merupakan penghasil emisi terbesar kedua di sektor energi setelah pembangkit listrik.
Menurut Rahul Gupta, salah satu ahli senior di McKinsey & Company, setidaknya ada tiga pendorong utama percepatan adopsi kendaraan listrik. Tersedianya regulasi yang mendukung, infrastruktur yang memadai dan keterjangkauan harga.
Ketiga faktor pendorong utama tersebut disampaikan Rahul pada diskusi hari keempat Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2021 yang digelar secara virtual, Kamis (23/9). Dia menyebutkan ada peluang ekonomi besar bagi Indonesia jika mampu menciptakan ekosistem kendaraan listrik, karena Indonesia berpotensi menjadi pasar terbesar setelah Cina dan India.
“Kami memproyeksikan kendaraan roda dua menjadi penggerak utama dalam hal penetrasi (kendaraan listrik) yang lebih tinggi secara signifikan,” ungkapnya.
Melihat kondisi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia saat ini, Wakil Presiden Pengembangan dan Standarisasi Teknologi PT PLN (Persero), Zainal Arifin, menegaskan bahwa infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia masih terbatas.
“Kami sudah membangun 32 stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU) di 14 kota. Berdasarkan roadmap (peta jalan kendaraan listrik-red) kita akan memiliki lebih dari 2.400 unit untuk stasiun pengisian daya kendaraan listrik di seluruh Indonesia dalam 5 tahun ke depan,” ujar Zainal.
Dia menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur kendaraan listrik, pembangunan stasiun pengisian daya akan dipenuhi 40 persennya oleh PLN, sementara sisanya akan dibangun oleh perusahaan swasta. Namun sayang, perbedaan harga yang jauh dengan kendaraan konvensional membuat permintaan kendaraan listrik kurang menggembirakan.
Persoalan harga juga menjadi sorotan Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan, Kementerian Perindustrian, Sony Sulaksono. Dia mengungkapkan bahwa Pemerintah telah menetapkan target 1,6 juta roda dua dan 400 ribu kendaraan listrik roda empat pada tahun 2025. Sementara hingga kini, adopsi kendaran listrik di Indonesia masih berada di bawah 2.000 unit.
Menurutnya, Pemerintah pun telah berupaya menurunkan harga dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 yang mengatur insentif dan disinsentif kendaraan listrik dan kendaraan konvensional. Misalnya dengan pemberian 0 persen pajak mewah untuk kendaraan listrik.
Sony menyoroti bahwa mahalnya harga kendaraan listrik juga dipengaruhi oleh biaya baterai yang mencakup 40-50 persen dari total biaya kendaraan listrik.
Karen itulah, dia menegaskan bahwa jasa penukaran baterai (battery swap stations) menjadi solusi seiring masih dikembangkannya pengembangan dan penelitian terkait baterai kendaraan listrik, sehingga bisa mengurangi beban biaya.
Dengan menggunakan skema ini, nantinya perusahaan transportasi bisa menyewakan baterai listrik untuk masyarakat. Biaya yang dikenakan bisa berdasar kilometer yang ditempuh kendaraan listrik.
Peneliti dan Spesialis Energi dan Kendaraan Listrik IESR, Idoan Marciano, menyatakan bahwa hal yang perlu dilakukan untuk kesenjangan harga kendaraan listrik adalah peningkatan insentif pajak dari Pemerintah, penggunaan model kendaraan listrik yang lebih terjangkau dan cocok dengan preferensi masyarakat Indonesia, serta secara paralel mempercepat pembangunan industri baterai domestik.
“Pengembangan industri baterai domestik menjadi hal yang penting untuk mendukung upaya pencapaian target dekarbonisasi mendalam. Keberadaannya akan mendukung penetrasi kendaraan listrik dan penting bagi jaringan listrik seiring dengan peningkatan bauran energi terbarukan,” jelas Idoan.
Dalam kesempatan itu, Presiden Direktur Indonesian Battery Company (IBC), Toto Nugroho Pranatyasto, mengatakan bahwa pihaknya sedang dalam proses produksi dan pengembangan baterai listrik. Selain itu, IBC juga sedang melakukan pengembangan daur ulang baterai untuk mengantisipasi limbah baterai.
“Pengembangan ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan cepat, kami butuh investasi dalam jumlah besar. Untuk mengembangkan 140 GWh kapasitas baterai, kami butuh investasi sekitar US$ 15,3 miliar dalam jangka waktu tiga hingga empat tahun,” ungkap Toto.
Selain proses pengembangan baterai listrik, menurutnya, IBC juga melibatkan berbagai mitra untuk merancang rantai pasokan dan teknologi. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan rantai ekosistem kendaraan listrik.
“Pemerintah perlu mendorong kendaraan listrik untuk masuk ke segmen biaya menengah. Rentang harga kendaraan roda dua juga perlu dibuat terjangkau,” kata Toto.
Tinggalkan Balasan