Nagoya, Petrominer – Mengawali lawatan ke Jepang, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan pertemuan dengan delegasi bisnis industri kecil dan menengah (IKM) komponen otomotif dan Toyota Indonesia Diaspora Group di Nagoya, Minggu (26/6).
Beragam isu dan peluang bisnis pun dibahas. Utamanya terkait masalah yang dihadapi oleh IKM komponen otomotif, khususnya Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) dalam menjalin kerjasama dengan industri otomotif Jepang.
“Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendukung IKM komponen otomotif agar berdaya saing dan mampu menjadi bagian dari supply chain industri otomotif, baik di dalam maupun luar negeri termasuk Jepang,” ujar Agus.
Setidaknya ada empat masalah utama yang menghambat perkembangan IKM komponen otomotif Indonesia. Utamanya, dalam upaya menjadi bagian dari supply chain yang lebih luas.
Pertama, terkait pendanaan yang belum mendapat dukungan sepenuhnya dari lembaga keuangan. Ini berdasarkan pertimbangan bankability, skala atau ukuran perusahaan, dan faktor belum tersedianya produk perbankan yang tepat.
Pihak Kemenperin berjanji akan berdiskusi dengan MUFG, sebagai bank terbesar di Jepang, untuk menjajaki kemungkinan adanya skema pembiayaan bagi IKM komponen otomotif.
Kedua, masalah kualitas dan skalabilitas produk yang dihadapi oleh hampir semua IKM. Hal ini perlu dijawab oleh pelaku IKM sendiri yang mengetahui secara persis kekuatannya.
Untuk meningkatkan kualitas IKM, Kemenperin telah memiliki berbagai program pendampingan, seperti pendampingan pengembangan dan sertifikasi produk, implementasi teknologi 4.0, restrukturisasi mesin, layanan desain produk, pembangunan material center, serta dukungan promosi dan pameran.
“Selain itu, kami juga memiliki program-program pelatihan dan vokasi yang dapat membantu para pelaku IKM dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen yang baik, termasuk balai yang menyediakan layanan dan bantuan terkait permesinan,” ungkap Agus.
Ketiga, minimnya mentorship yang membimbing IKM dalam produksi, manajemen, quality control, dan proses manufaktur lainnya.
Untuk itu, Kemenperin berharap para pelaku IKM dapat memanfaatkan kegiatan forum bisnis dan business matching yang diselenggarakan, Senin (27/6), untuk melakukan pendalaman, menjelajahi peluang, dan membangun kerja sama dengan perusahaan-perusahaan otomotif asal Jepang.
Terakhir, masalah keterhubungan IKM dengan sektor otomotif di negara lain.
Persoalan ini akan dicari pemecahannya melalui forum bisnis tersebut, yang difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo dan melibatkan delegasi bisnis IKM komponen otomotif PIKKO yang hadir dalam pertemuan.
Menurut Agus, IKM komponen otomotif harus membuktikan diri sebagai supplier suku cadang otomotif yang paling kapabel dan andal di Asia.
Saya berharap para pelaku IKM komponen otomotif dapat menjajaki peluang untuk menjadi bagian dari supply chain autoparts mobil Jepang,” tegasnya.
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Jepang merangkap Negara Federasi Mikronesia, Heri Akhmadi, menjelaskan bahwa forum ini diinisiasi oleh KBRI di Tokyo dan Asosiasi Pengusaha Indonesia untuk mendorong peran IKM komponen otomotif agar dapat memperlihatkan kemampuan dalam supply chain.
Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hariyadi B. Sukamdani, mengatakan APINDO mendukung dan siap berkolaborasi dalam peningkatan kerja sama dan peningkatan keterampilan SDM, yang pada akhirnya mewujudkan kemandirian di bidang ketenagakerjaan dan mampu meningkatkan investasi di Indonesia.
Terkait program-program yang diselenggarakan Kemenperin untuk meningkatkan daya saing IKM komponen otomotif, Ketua Umum PIKKO, Rosalina Faried, menyatakan IKM yang mengikutinya telah naik kelas menjadi global supply chain, baik sebagai tier-2 maupun tier-3 industri otomotif.
“Program yang diberikan Kemenperin kepada IKM komponen otomotif seperti program peningkatan kapasitas SDM IKM, pembangunan sentra IKM, business matching termasuk ekosistemnya, serta restrukturisasi mesin/peralatan. Ini dibutuhkan IKM komponen otomotif agar pemerintah tetap mengawal dan mendampingi program yang dilaksanakannya,” ujar Rosalina.
Tinggalkan Balasan