Para pembicara dalam acara Diskusi Bersama Media “Hulu Migas Tumbuh, Industri Berkembang” yang dilangsungkan secara virtual, Selasa (12/10).

Jakarta, Petrominer – Keberadaan industri hulu minyak dan gas bumi (migas) beserta penunjangnya telah memberikan dukungan bagi kelangsungan industri lain, terutama di masa pandemi Covid-19. Pasalnya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, industri hulu migas tidak menghentikan kegiatan selama pandemi.

Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas, Erwin Suryadi, menyebutkan bahwa industri hulu migas telah berkontribusi besar terhadap penerimaan negara yang membutuhkan banyak biaya untuk penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Pada tahun 2020, kontribusi hulu migas ke penerimaan negara mencapai Rp 122 triliun atau 144 persen dari target APBNP 2020. Hingga Agustus 2021, penerimaan negara dari sektor hulu migas sudah mencapai Rp 125 triliun atau 125 persen dari target 2021.

“Kami optimis industri hulu migas masih dapat memberikan kontribusi sebesar puluhan triliun bagi penerimaan negara di quartal ketiga tahun 2021 ini,” ujar Erwin acara Diskusi Bersama Media “Hulu Migas Tumbuh, Industri Berkembang” yang dilangsungkan secara virtual, Selasa (12/10).

Selain itu, ungkapnya industri hulu migas juga telah berkontribusi bagi industri lain. Di tahun 2020-2021, tercipta kontrak dengan total nilai mencapai US$ 7,127 miliar.

Hal senada juga disampaikan pengamat migas dari Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, yang menyebutkan bahwa industri hulu migas sangat berperan dalam melahirkan industri-industri jasa dan penunjang nasional dalam lima tahun terakhir. Ini terjadi karena adanya keterkaitan antara satu dan lainnya. Dengan adanya rencana produksi minyak dengan target 1 juta barel, peluang industri nasional untuk berperan aktif pun semakin besar.

“Ini peluang bagi industri penunjang migas, baik barang maupun jasa, untuk dapat meningkatkan daya saingnya. Sementara bagi industri hulu migas, ini juga peluang untuk meningkakan raihan TKDN dalam kegiatan-kegiatannya,” ungkap Komaidi.

Dia berharap SKK Migas dapat terus melakukan pembinaan kepada industri dalam negeri agar mampu meningkatkan kompetensi dari aspek teknologi. Tidak hanya itu, dukungan insentif juga diperlukan agar industri yang baru dibangun dengan nilai depresiasi yang tinggi dapat bersaing.

Menanggapi hal ini, Erwin menegaskan bahwa SKK Migas dan seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terus berupaya meningkatkan implementasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dan sosialisasi pengembangan kapasitas nasional industri hulu migas demi terciptanya multiplier effect bagi perekonomian nasional maupun daerah.

Kapasitas Nasional

Lebih lanjut, Erwin menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas nasional pada industri hulu migas sudah diatur dalam peraturan pemerintah dan Pedoman Tata Kerja SKK Migas terkait kewajiban KKKS. Berdasarkan kebijakan ini, penyedia barang/jasa dan subkontraktor wajib menggunakan barang/jasa dalam negeri demi meningkatkan kapasitas nasional yang dapat mendorong pencapaian TKDN.

Untuk mengawal capaian target TKDN, SKK Migas bersama KKKS telah melakukan pembinaan seperti pelatihan, memberikan kesempatan untuk uji produk termasuk teknologi tinggi, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah kerja operasi sebagai bentuk implementasi tatanan peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“SKK Migas telah berhasil menggerakkan industri penunjang hulu migas melalui serangkaian program yang dilakukan demi mendorong pencapaian TKDN yang sampai dengan kuartal III-2021 telah mencapai 57 persen pada pembelanjaan barang/jasa hulu migas. Capaian ini sudah di atas target yang telah ditetapkan Pemerintah sekitar 50 persen di tahun 2024,” jelasnya.

Dalam upaya melakukan business match-making antara KKKS dengan industri penunjang hulu migas, SKK Migas bersama Kementerian ESDM dan 20 KKKS mengimplementasikan Program Penilaian dan Pembinaan Bersama Penyedia Barang/Jasa Dalam Negeri Penunjang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk memastikan kemampuan sekaligus memberikan pembinaan kepada penyedia barang/jasa dalam negeri agar dapat memenuhi kualifikasi kebutuhan operasi proyek hulu migas di Indonesia.

Selain itu, ada beberapa program yang telah dikembangkan SKK Migas bersama para stakeholder guna mendukung terjadinya multiplier effect terhadap industri penunjang migas. Di antaranya Program Approved Manufacturer List (AML) Bersama, program empowerment dan pembinaan vendor lokal, program uji produk dan substitusi, e-Catalog, Market Intelligence, Vendor Development Program, serta Centralized Integrated Vendor Database (CIVD).

Untuk terus mendorong peningkatan Kapasitas Nasional dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat SKK Migas akan menggelar Forum kapasitas nasional 2021 pada 21-22 Oktober 2021. Kegiatan ini akan menampilkan kontribusi industri hulu migas dalam mengembangkan industri-industri dalam negeri dan perusahaan anak bangsa yang akan memiliki peran strategis dalam membantu Pemerintah untuk tetap memutar roda perekonomian nasional maupun daerah di wilayah kerja migas.

Forum Kapasitas Nasional 2021 ini diharapkan dapat menjadi wadah business match making dalam upaya SKK Migas untuk memperdayakan perusahaan dalam negeri agar dapat berkembang dan digunakan oleh KKKS.

Raih Peluang

Dalam kesempatan yang sama, Commercial Director Krakatau Pipeline Industry (KHI), Denny Prasetya, menyatakan pihaknya siap meraih peluang untuk dapat menjadi ujung tombak substitusi impor barang-barang di industri hulu migas. Sejumlah langkah pun telah diambil agar bisa lebih bersaing dengan produk-produk impor.

“Kami telah melakukan efisiensi besar-besaran dalam memproduksi barang-barang yang dihasilkan terkait dengan amanat pemerintah. Langkah ini diambil guna menghasilkan produk yang lebih bersaing dibandingkan produk impor,” ungkap Denny.

Joseph Pangalila dari Gabungan Perusahaan Nasional Rancang bangun Indonesia (GAPENRI) menyatakan bahwa pihaknya sangat aktif dalam berinteraksi dengan SKK Migas untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan yang dibuat SKK Migas terkait Peningkatan Kapasitas Nasional mulai dari awal sampai perubahan lainnya. Hal ini dilakukan demi memastikan kebijakan yang dibuat dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas perusahaan-perusahaan dalam negeri dalam melaksanakan pekerjaan industri penunjang hulu migas.

“GAPENRI sangat berterima kasih kepada SKK Migas yang sangat peduli untuk meningkatkan Kapasitas Nasional,” ujar Joseph.

Sementara Komite Investasi Kementerian Investasi (BKPM), Anggawira, menyebutkan pihaknya terus berkomunikasi intensif dengan SKK Migas guna meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha maupun industri penunjang hulu migas, yang merupakan usaha-usaha kecil dan menengah.

“Bersama SKK Migas, BKPM telah melakukan identifikasi dan penyiapan pelaku usaha oleh BKPM daerah, serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha nasional maupun UMKM. Kerjasama ini juga dalam rangka meningkatkan jumlah vendor/UMKM melalui sosialisasi, bimbingan dan pelatihan yang memiliki kualifikasi dan standarisasi kegiatan usaha di sektor penunjang migas,” ujar Angga.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here