Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Eko S.A. Cahyanto.

Jakarta, Petrominer – Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai dukungan terhadap komitmen global dalam menjaga kenaikan temperatur global. Kementerian Perindustrian merealisasikan komitmen ini dengan mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) serta menggalakkan industri hijau.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Kemenperin mendorong penggunaan EBT, seperti standar industri hijau. Upaya ini sejalan dengan pasal 32 huruf a, dan dijelaskan lagi di pasal 34 sebagai energi yang diupayakan menggunakan EBT.

“Kemenperin serius menggalakkan industri hijau dengan memberikan fasilitas dan insentif baik fiskal maupun non fiskal bagi industri yang melaksanakan standar industri hijau. Melalui penghargaan industri hijau, Kemenperin juga mengevaluasi dan mengapresiasi para pelaku industri,” ungkap Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII), Kementerian Perindustrian, Eko S.A. Cahyanto, dalam sebuah webinar yang digelar, Sabtu lalu (20/3).

Menurut Eko, Pemerintah berkomitmen menurunkan emisi GRK melalu berbagai upaya. Di antaranya adalah pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, dan konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih. Dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2010-2020, Indonesia menargetkan 29 persen penurunan emisi secara mandiri atau 41 persen penurunan emisi dengan dukungan internasional.

“Dari penyelenggaraan penghargaan industri hijau, diketahui bahwa pada tahun 2018 kita dapat melakukan efisiensi penggunaan energi hingga Rp 1,8 triliun atau setara 12.673 terajoule, dan tahun 2019 sebesar Rp 3,5 triliun atau setara 11.381 terajoule,” jelasnya.

Ini didukung dengan partisipasi dari industri semen, industri pupuk dan petrokimia, industri logam, industri keramik, serta industri pulp, dan kertas.

Saat ini, menurut Eko, dunia tengah berlomba-lomba mengurangi emisi karbon. Kemenperin juga telah mengupayakan dalam bentuk regulasi yang mendorong penurunan emisi karbon, salah satunya di sektor otomotif.

Sejak tahun 2013, Kemenperin telah mendorong industri otomotif dengan kebijakan Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) atau LCGC dan mobil hybrid. Lalu ketika tren kendaraan listrik kian meningkat, Kemenperin juga melihat peluang Indonesia untuk ikut ambil bagian dalam industri kendaraan listrik. Tidak hanya sebagai negara pengguna kendaraan listrik, tetapi juga sebagai negara perodusen kendaraan listrik dan komponennya.

“Kemenperin telah menyusun peta jalan pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sampai tahun 2030 sebagai bentuk komitmen mengurangi emisi karbon,” jelasnya.

Jika melihat perkembangannya, saat ini ada tiga perusahaan yang memproduksi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) roda empat atau lebih, dengan kapasitas produksi 1.680 unit per tahun. Trial project juga masih berjalan, yaitu dengan Blue Bird Group, Grab Indonesia, dan Transjakarta.

Untuk kendaraan roda dua dan tiga, saat ini ada 21 perusahaan dengan kapasitas produksi 1,04 juta unit per tahun. Trial project-nya telah dimulai sejak tahun 2019 lalu dan masih berlangsung dengan Grab Indonesia dan Gojek.

“Dari peralihan ke kendaraan listrik ini diharapkan tercapai target penurunan emisi CO2 pada tahun 2020 sebesar 2.300 ton dan terus meningkat menjadi 1,4 juta ton di tahun 2035,” ujar Eko.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here