Dadan Kusdiana.

Jakarta, Petrominer – Pemerintah terus berupaya melaksanakan terobosan yang tepat sebagai upaya mendorong capaian target bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sekaligus mengikuti tren transisi energi global yang sedang berkembang saat ini. Salah satu terobosan yang diyakini mampu menggenjot capaian EBT adalah substitusi penggunaan energi pada pembangkit eksisting melalui program cofiring biomassa.

Menurut Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, program cofiring pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) akan memberi dampak positif dalam pencapaian kontribusi energi baru terbarukan (EBT) seperti yang ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebesar 23 persen pada tahun 2025. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemangku kepentingannya untuk bisa merealisasikannya.

“Dengan capaian di 2020 ini kurang lebih 11 persen, maka PR kita untuk mencapai target tersebut masih cukup besar dan diperlukan berbagai terobosan dan inovasi untuk akselerasinya,” ungkap Dadan dalam acara Golive Komersial Cofiring PLTU Ketapang dan PLTU Sanggau yang digelar secara daring, Selasa (29/12).

Menurutnya, substitusi energi merupakan upaya yang mudah, cepat dan murah. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, di mana permintaan atas energi menurun dan ketersediaan dana untuk investasi juga terbatas. Upaya substitusi energi untuk jangka pendek dan menengah menjadi pilihan yang cerdas.

Sebenarnya cofiring biomasa pada PLTU bukanlah hal baru. Banyak negara-negara di luar yang sudah berhasil meng”hijau”kan PLTU-nya dengan program cofiring biomasa, bahkan hingga 100 persen PLTU digantikan dengan biomasa.

Karena itulah, Dadan mengharapkan PLN juga punya semangat dan komitmen yang kuat untuk bisa menyediakan energi untuk negeri dengan energi yang lebih ramah lingkungan.  Selain mendukung kontribusi capaian EBT, implementasi program cofiring biomassa khususnya yang berbasis sampah dan limbah diyakini memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi kerakyatan yang produktif (circullar economy).

“Menurut saya ini sesuatu yang paling pas di saat PLN over supply dari sisi listrik, di saat kita memerlukan upaya lapangan kerja, di saat aspek lingkungan menjadi sangat kuat terkait dengan penurunan emisi GRK, dan ini salah satu jawabannya, ya cofiring. Semuanya bisa berkontribusi dan berjalan,” ungkapnya.

Selama ini, menurut Dadan, ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan dan harga biomassa menjadi tantangan terbesar dalam pelaksanaan program cofiring biomassa. Meski begitu, dia optimis tantangan ini tidak akan menjadi hambatan berarti asalkan semua pihak bekerja sama menyediakannya secara berkelanjutan.

“Dalam jangka pendek, pemerintah akan mendorong implementasi dari cofiring ini menyesuaikan dengan ketersediaan feedstock di daerah setempat, sehingga dapat mengurangi biaya transportasi yang ujungnya bisa menekan harga dari feedstock,” tegasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan program cofiring biomassa ini Ditjen EBTKE telah menyusun rencana aksi dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk PLN, antara lain:

  1. Penyelesaian roadmap pengembangan cofiring biomassa termasuk penentuan skala prioritas klaster PLTU;
  2. Membentuk tim teknis yang bertugas untuk pendampingan dan monitoring pada pelaksanaan implementasi komersial cofiring biomassa, terutama terkait pasokan bahan baku dan skema bisnis;
  3. Menyusun RSNI pelet biomassa dan bahan bakar jumputan padat, diharapkan menjadi SNI pada Desember 2020;
  4. Menyusun RPermen ESDM implementasi cofiring yang ditargetkan selesai pada B03 2021; dan
  5. Membangun ekosistem listrik kerakyatan dengan melibatkan BUMDes serta meningkatkan bekerjasama dengan KL terkait lain untuk menyuskseskan program cofiring.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here