Jakarta, Petrominer – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan meminta Tim Lintas Kementerian/Lembaga (K/L) segera menyiapkan solusi jangka menengah untuk penyelesaian pasokan batubara ke dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) untuk pembangkit listrik milik PT PLN (Persero). Tim Lintas K/L tersebut berisi Kemenko Marves, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, dan PLN.

Sementara untuk solusi jangka pendek, dalam memenuhi kebutuhan HOP PLTU PLN dan IPP selama Januari 2022, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan intervensi untuk memenuhi alokasi pasokan dan ketersediaan transportasi untuk mencapai HOP (Hari Operasi) minimal 15 hari dan HOP minimal 20 hari untuk PLTU yang kritis.

Berikut arahan dari Luhut setelah menerima laporan dari PLN dan masukan dari berbagai K/L dalam rapat koordinasi, Senin (10/1):

1. Kontrak suplai batubara ke PLN agar menggunakan term CIF (Cost, Insurance, Freight). Dengan begitu, pengaturan logistik dan pengiriman menjadi tanggung jawab supplier batubara. Sementara PLN bisa fokus kepada core business untuk menyediakan listrik yang handal.

2. PLN agar membeli batubara dari perusahaan tambang batubara yang memiliki kredibilitas dan komitmen pemenuhan yang baik. Jangan lagi membeli dari trader yang tidak memiliki tambang. PLN juga diminta menggunakan kontrak jangka panjang untuk kepastian suplai, dan harus meningkatkan kemampuan bongkar batubara di masing-masing PLTU.

3. Per hari ini, Senin (10/1), melihat kondisi suplai PLN yang sudah jauh lebih baik, untuk 14 kapal yang sudah memiliki muatan penuh batubara, dan sudah dibayar oleh pihak pembeli, agar segera di-release untuk bisa ekspor. Jumlah kapal ini harus diverifikasi oleh Ditjen Minerba dan Ditjen Perhubungan Laut (Hubla). Bakamla juga perlu melakukan pengawasan supaya jangan sampai ada kapal yang keluar dil uar list yang sudah diverifikasi oleh Ditjen Minerba dan Hubla.

4. Untuk tongkang-tongkang yang memuat batubara untuk ekspor, tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan PLTU-PLTU yang masih membutuhkan suplai. Jadi belum diperbolehkan untuk melakukan ekspor.

5. Pemerintah akan mengevaluasi kembali untuk pembukaan ekspor pada hari Rabu (12/1). Ada beberapa hal yang perlu dipelajari oleh Tim Lintas K/L untuk diputuskan sebelum ekspor dibuka kembali. Pertama, bagaimana mekanisme ekspor ini akan dibuka terkait pemenuhan DMO? Dan kedua, bagaimana ekspor untuk perusahaan batubara yang tidak memiliki kontrak dengan PLN atau yang spesifikasi batubaranya tidak dibutuhkan PLN?

Sehingga pada hari Rabu (12/1), jika pembukaan ekspor diputuskan, tetap akan dilakukan secara gradual.

6. 14 hari sejak ekspor dibuka, seluruh kontrak batubara untuk PLN (termasuk IPP) di tahun 2022 sudah bisa dipastikan beserta dengan alokasi per bulan untuk masing-masing supplier batubara dan alokasi ke PLTU-nya. Pemenuhan atas DMO ini agar dievaluasi setiap bulan oleh Kementerian ESDM.

7. Terkait solusi jangka menengah, diminta ada Tim Lintas K/L yang menyiapkan solusi BLU untuk pungutan batubara. Dalam waktu 7 hari, solusi ini harus sudah dipaparkan.

Dalam kesempatan itu, Luhut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, K/L, PLN, INSA, APBI, dan Kadin yang sudah bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini. Dia juga meminta kepada BPKP untuk dapat menyelesaikan proses audit yang dilakukan agar perbaikan-perbaikan yang sifatnya permanen bisa dilakukan untuk menghindari terjadinya masalah serupa di masa depan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here